Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat meningkatkan pencegahan korupsi di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Dalam rangka peningkatan upaya pencegahan korupsi di Kalsel, DPRD siap berkolaborasi dengan Pemprov," ujar Ketua DPRD provinsi setempat, H Supian HK, usai mengikuti Pembukaan Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif Dan Legislatif Di Lingkungan Pemprov Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Polhukam kemarin dari pemusnahan sabu hingga cegah korupsi
Ketua DPRD Kalsel dua periode itu menegaskan, melalui fungsi pengawasan, lembaganya siap melaksanakan hal hal yang menjadi arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
“Bagaimana menyikapi pencegahan korupsi, DPRD sebagai fungsi pengawasan siap bekerjasama dengan pihak terkait. Yang masih perlu peningkatan akan dijadikan pelajaran dan pengalaman. Insya Allah 2026 akan jadi lebih baik lagi”, tutur politikus Partai Golkar tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap, usai mengikuti pelatihan integritas dapat semakin meningkatkan persepsi dan pemahaman semua pihak terhadap nilai integritas.
" Yang lebih utama mengamalkannya dalam menjalankan tugas dan amanah yang diemban, " demikian Supian HK.
Sementara, Gubernur Kalsel H. Muhidin sangat bersyukur mendapatkan pencerahan dari KPK RI untuk eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemprov Kalsel.
"Hasil paparan dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Dan Supervisi KPK RI akan menjadi bahan dan dasar upaya peningkatan bersama pencegahan korupsi," ujar. Muhidin.
Selanjutnya, H. Muhidin mengajak DPRD Kalsel untuk bekerjasama, baik dalam meningkatkan nilai integritas maupun terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel ke depan agar bisa lebih baik melalui bimbingan KPK RI.
"Bagaimana untuk menyikapi hal-hal yang terjadi. Mudah-mudahan kami dengan DPRD bisa bekerjasama dengan lebih baik untuk menyikapi hal-hal penggunaan anggaran yang ada di Kalsel," ucap Wali Kota Banjarmasin periode 2010-2015.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo dalam paparannya menerangkan , beberapa komponen yang harus menjadi perhatian bersama.
Ia berharap, melalui pelatihan integritas yang ditujukan kepada sektor eksekutif dan sektor legislatifdapat meningkatkan pemahaman tentang antikorupsi, memperkuat integritas, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Baca juga: KPK ingatkan sinergi antar instansi cegah korupsi
Pelatihan Integritas yang berlangsung selama 1 hari ini juga mengundang para istri Anggota DPRD Kalsel. Sedangkan materi yang diberikan antara lain tentang penguatan komitmen menjaga integritas, delik pidana korupsi dan gratifikasi.
