Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), melakukan pendekatan baru dalam rehabilitasi ekosistem pesisir, melalui inovasi hybrid engineering yaitu menggabungkan rehabilitasi alami dengan struktur fisik ramah lingkungan.
Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, pada keterangan tertulis yang diterima di Banjarmasin, Rabu, menegaskan program ini bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim di kawasan pesisir kritis.
Dengan pendekatan ini, DKP berharap dapat memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap abrasi, banjir rob, dan kenaikan muka air laut.
Baca juga: DKP Kalsel rehabilitasi 20,3 hektare lahan mangrove pada 2025
Menurut Rusdi, program ini berfokus pada tiga ekosistem utama, yaitu mangrove, terumbu karang, dan lamun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, rehabilitasi difokuskan pada mangrove dan terumbu karang di zona APL (Area Penggunaan Lain).
Rusdi menekankan pentingnya menyesuaikan metode dengan kondisi lokal, karena metode tanam murni 1 × 1 m tidak selalu cocok. Oleh karena itu, DKP Kalsel mengembangkan hybrid engineering sebagai solusi yang lebih adaptif.
Hybrid engineering tidak hanya mengandalkan struktur fisik, melainkan juga prinsip konservasi. Rusdi menjelaskan bahwa struktur fisik yang digunakan mudah didapat oleh masyarakat, seperti kayu atau bambu, dibandingkan beton atau semen.
Baca juga: Kalsel bentuk UPTD kelola 179 ribu hektare kawasan konservasi laut
“Kalau sektor lain seperti PU atau BPBD menggunakan struktur fisik penuh, kami menggunakan struktur fisik yang mudah didapat masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip konservasi,” jelasnya.
Selanjutnya, DKP Kalsel juga telah melaksanakan program demplot (demonstration plot) untuk metode hybrid engineering yang telah dilaksanakan tahun ini di Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.
Hasil dari demplot ini akan dijadikan dasar pelaksanaan skala lebih besar pada tahun 2026 di dua kabupaten prioritas, yaitu Tanah Bumbu dan Kotabaru.
“Kami prediksi tingkat keberhasilan metode ini mencapai 80–90 persen secara teknis. Selain mengurangi abrasi dan banjir rob, metode ini juga meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir secara berkelanjutan,” tambah Rusdi.
Baca juga: BPBD Kalsel mitigasi dampak perubahan iklim tidak merata
Lebih jauh, DKP Kalsel juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai bagian integral dari mitigasi bencana.
Dengan penguatan infrastruktur berbasis lingkungan serta pemberdayaan masyarakat, DKP Kalsel berharap model hybrid engineering dapat menjadi contoh nasional dalam penanganan kawasan pesisir yang berkelanjutan.
Pewarta: Latif ThohirEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
