Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmen penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui peran aktif Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kota setempat.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby di Banjarbaru, Selasa, mengatakan komitmen itu sebagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengimplementasikan program wajib belajar selama 13 tahun.
"Kami siap mewujudkan komitmen dan semangat penanganan ATS agar anak-anak usia sekolah mendapatkan hak yang sama di bidang pendidikan sebagai implementasi program wajib belajar 13 tahun," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan wali kota saat membuka Program Gebyar Kesetaraan bagi ATS yang digagas Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar sesuai jenjangnya.
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru dorong peningkatan mutu pendidikan anak usia dini
Dijelaskan Lisa, program ini mencakup satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Program wajib belajar 13 tahun itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Banjarbaru sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul sehingga terus kita upayakan," ucap Lisa.
Dikatakan Lisa, salah satu langkah strategis kesetaraan adalah tes kompetensi akademik bagi peserta didik paket C mendorong transformasi gaya belajar ke arah digital tanpa melupakan nilai-nilai spiritual.
Baca juga: Mensos ajak dialog calon siswa Sekolah Rakyat di Kalsel
"Kegiatan dibuka nuansa keagamaan agar kesalehan tetap terasa dalam suasana belajar-mengajar. Apalagi hampir 60 persen warga belajar PKBM berasal dari pondok pesantren yang tersebar di Banjarbaru," tutur Lisa.
Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru Dedy Sutoyo mengatakan program yang dijalankan menjadi jawaban bagi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang menjadi menyebabkan anak-anak putus sekolah.
"Kami memahami ada berbagai latar belakang, termasuk kondisi ekonomi keluarga hingga isu kekerasan dan PKBM hadir sebagai salah satu solusi memberi akses pendidikan kembali bagi anak-anak," ungkapnya.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru tangani ATS dan APS cegah permasalahan sosial
Ditambahkan, saat ini terdapat tujuh lembaga penyelenggara program kesetaraan di Banjarbaru, termasuk satu PKBM Negeri yakni SKB dengan jumlah total warga belajar aktif mencapai 3.938 orang.
Disebutkan, ribuan anak usia sekolah itu tersebar di berbagai jenjang Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) dan sekitar 550 orang di antaranya mengikuti program kesetaraan aktif tahun ini.
"Data ATS Banjarbaru terus diperbarui, terutama setelah batas waktu pendaftaran sekolah formal seperti SPMB sehingga terlihat jumlah anak yang lulus namun tidak melanjutkan, dari rumah tangga miskin," katanya.
Selain itu, anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan drop out akan kembali didata dan sasar melalui kegiatan lanjutan yang menjadi bagian dari upaya menyapu bersih angka ATS di Kota Banjarbaru.
