Marabahan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, menyampaikan investasi yang dibutuhkan sekitar Rp700 juta untuk membangun satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Batola, Joko Sumitro, mengatakan besaran kebutuhan anggaran tersebut disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama program MBG yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Baca juga: DPRD Batola soroti kepala desa berstatus P3K
“Investasi membangun satu unit SPPG diperkirakan sekitar Rp700 juta dengan spesifikasi bangunan minimal seluas 150 meter persegi dan terdiri dari enam ruangan,” ujar Joko saat menjadi pembina apel gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Batola, Senin.
Adapun enam ruangan yang dimaksud meliputi ruang penyimpanan bahan makanan, ruang pengolahan, ruang pencucian, serta area penunjang lainnya untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Menurut Joko, program MBG yang diinisiasi pemerintah pusat bertujuan memastikan pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan fasilitas SPPG di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Program MBG ini dilaksanakan oleh BGN, dan di daerah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertugas memetakan dan menetapkan lokasi pelaksanaan SPPG,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Batola termasuk dalam kategori wilayah terpencil dalam konteks program MBG, karena banyak daerahnya yang berada di luar jangkauan layanan enam kilometer atau lebih dari 30 menit perjalanan dari pusat pelayanan.
Baca juga: Pemkab Barito Kuala bekali pemilih pemula cerdas hadapi pemilu
Namun hingga tahun 2025, Batola belum mendapatkan alokasi pembangunan SPPG karena kondisi lahan di daerah tersebut didominasi kawasan rawa yang belum memenuhi kriteria tanah siap pakai sebagaimana ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami akan terus berupaya mengusulkan agar Batola dapat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan MBG pada tahun 2026,” ujar Joko.
Ia juga menginformasikan bahwa masyarakat atau pihak swasta yang berminat berpartisipasi dalam program MBG dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi resmi Badan Gizi Nasional.
“Pemerintah membuka peluang investasi bagi pihak swasta yang ingin turut membangun fasilitas SPPG untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Menutup arahannya, Joko mengingatkan pentingnya menjaga standar keamanan dan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG di daerah.
“Kita harus memastikan pelaksanaan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tuturnya.
