Banjar, Kalsel (ANTARA) - Sebanyak 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah aktif dan mulai beroperasi untuk menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Dalam waktu dekat ini ada tiga dapur SPPG baru yang siap beroperasi, menambah total yang saat ini sudah berjumlah 10 dapur aktif," kata Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Banjar Shintia Aulia dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG di Aula KH Kasyful Anwar, Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu.
Baca juga: Ratusan Guru SD di Kabupaten Banjar kenali pembelajaran jarak jauh
Ia mengatakan tiga penempatan dapur baru tersebut tinggal menunggu waktu satu sampai dua minggu ke depan dan menunggu administrasi yang diajukan dan pencairan dana untuk kemudian operasional.
Adapun ketiga dapur yang akan segera beroperasi tersebut berlokasi di Kecamatan Karang Intan, Aluh Aluh dan Sungai Tabuk.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pengembangan SPPG khusus untuk wilayah terpencil yang memiliki penerima manfaat kurang dari 3.000 orang.
Namun, tambahan dapur reguler dan khusus, jumlah SPPG di Kabupaten Banjar diperkirakan akan melampaui 30 dapur.
Shintia menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang dikirimkan ke sekolah.
Untuk itu, dia meminta Kepala SPPG tidak memilih sekolah yang jaraknya lebih dari 30 menit perjalanan dari dapur.
Rapat yang dipimpin oleh Pj Sekda Kabupaten Banjar Ikhwansyah dihadiri oleh para camat serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Polres Banjar, Kodim 1006, Kejaksaan Negeri, dan sejumlah dinas teknis lainnya.
Baca juga: Ratusan siswa PAUD ikuti Baayun Maulid di Kabupaten Banjar
Ikhwansyah meminta agar koordinasi antara SPPG dan pemerintah daerah terus ditingkatkan.
Menurutnya, dengan koordinasi yang baik, penyaluran MBG bisa segera menjangkau wilayah-wilayah yang datanya sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
Dia mendorong agar koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam pengadaan bahan baku makanan guna mendukung perekonomian lokal.
"Tugas kita melaksanakan kegiatan sesuai peran masing-masing, namun tetap dalam koordinasi dengan Korwil,” ujar Ikhwansyah.
Pj Sekda menekankan pentingnya komunikasi dengan pihak puskesmas agar pelaksanaan program nasional ini dapat benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi yang optimal.
Dalam rakor tersebut, para camat juga memberikan masukan, di antaranya mengenai jarak tempuh pengiriman MBG, batas kewenangan kecamatan dalam program, hingga harapan agar penyedia bahan pangan berasal dari koperasi desa atau BUMDes.
Dengan berbagai masukan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
Baca juga: Pemkab Banjar terapkan digitalisasi retribusi daerah
