Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman di Banjarmasin, Rabu, mengatakan pengaduan masyarakat di HSS mencakup berbagai kluster, mulai dari layanan di tingkat pemerintahan desa, kesejahteraan sosial seperti Program Rumah Sejahtera, konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, hingga persoalan infrastruktur dan administrasi kependudukan.
Baca juga: Ombudsman Kalsel sarankan Rutan lengkapi layanan kesehatan
“Ini semua bagian dari catatan penting yang kami sampaikan agar ada peningkatan kualitas pelayanan publik di HSS,” ujarnya dalam kunjungan kelembagaan yang disambut langsung Bupati HSS H Syafrudin Noor.
Hadi menekankan sejumlah rekomendasi, pertama peningkatan pelayanan khusus bagi kelompok rentan serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), terutama terkait layanan dasar administrasi kependudukan dan akses infrastruktur.
“Hal ini penting agar tercipta kesetaraan dan keadilan pelayanan publik, khususnya bagi silent citizen,” tegasnya.
Kedua, menurut Hadi, perlu peningkatan layanan publik di desa melalui program Desa Anti Maladministrasi.
Ombudsman Kalsel pun memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pemenuhan standar pelayanan publik, tata kelola administrasi, hingga kepemimpinan kepala desa.
Baca juga: Ombudsman-Pertamina uji petik tepat sasaran ke pangkalan LPG 3 kg
Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik di HSS, agar gerai layanan aktif beroperasi dan memiliki produk layanan spesifik bagi masyarakat.
“Dalam bidang kesehatan, kami juga menyarankan adanya dukungan tenaga medis untuk rumah tahanan di Kabupaten HSS,” tambahnya.
Hadi menegaskan, catatan pengawasan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemkab HSS untuk berbenah dan memperkuat kolaborasi lintas instansi sehingga kualitas pelayanan publik di Bumi Rakat Mufakat semakin baik.
Sementara itu, Bupati HSS H Syafrudin Noor menyambut baik kunjungan Ombudsman Kalsel dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik.
“Kami berharap dukungan Ombudsman Kalsel terus mengalir agar visi membangun desa dan menata kota dapat terwujud, sesuai semangat Kabupaten HSS yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologi,” ujarnya.
Baca juga: Kelurahan Mentaos Banjarbaru raih predikat bebas maladministrasi
