Batulicin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, mempriortaskan produk lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDM) pada pengadaan baran dan jasa melalui dana APBD.
"Kini pemrintah daerah melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa guna meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi," kata Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, di Batulicin Rabu.
Baca juga: Tanah Bumbu budgets Rp100 billion for Batulicin-Kotabaru bridge
Bupati yang diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana mengatakan, Perpres 46 Tahun 2025 ini merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 dan menetapkan ketentuan baru yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam setiap proses pengadaan yang dilaksanakan, harus memprioritaskan produk lokal agar mendukung industri dalam negeri.
Selain itu, Peraturan ini hadir untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di semua tingkatan pemerintahan.
Perpres 46 Tahun 2025 ini juga membawa sejumlah penyederhanaan prosedur agar belanja APBD bisa dilakukan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
Perpres 46 Tahun 2025 menetapkan kewajiban penggunaan e-purchasing untuk barang/jasa yang telah tersedia dalam katalog elektronik.
E-purchasing adalah mekanisme pembelian langsung melalui e-katalog LKPP yang dirancang untuk mempercepat proses pengadaan. Dengan e-purchasing, SKPD dapat memilih barang/jasa terbaik secara langsung dengan efisiensi biaya dan waktu yang lebih tinggi dibandingkan proses tender konvensional.
Mekanisme ini memangkas rantai birokrasi dan memungkinkan kita menghindari proses yang berbelit, sehingga proses belanja menjadi lebih cepat dan hemat.
Sehingga pengadaan melalui e-katalog meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Karena seluruh transaksi tercatat dalam sistem elektronik, publikasi harga, spesifikasi, dan persyaratan menjadi terbuka untuk diawasi.
Dengan demikian Perpres 46 Tahun 2025 mendorong pengadaan yang bersih (clean governance) dan akuntabel, selaras dengan prinsip good governance yang kita junjung tinggi.
Ia menekankan, dalam hal ini, ada beberapa poin utama yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi Perpres 46 Tahun 2025 adalah prioritas produk lokal, pemerintah daerah wajib memprioritaskan pembelian produk ber-TKDN/PDN dibandingkan barang impor.
Kewajiban E-Purchasing, barang atau jasa yang sudah tersedia di e-katalog harus dibeli melalui e-purchasing. Efisiensi dan kecepatan dengan e-purchasing, proses pemilihan barang/jasa berlangsung lebih cepat sehingga menghemat waktu dan biaya.
Baca juga: Nasdem dukung pengesahan LPJ APBD 2024 jadi Perda
Transparansi dan akuntabilitas, pengadaan secara elektronik meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga seluruh pihak dapat memantau proses belanja secara transparan.
Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan penggunaan Katalog Versi-6 dapat berjalan optimal.
Memberikan manfaat yang luas, serta menjadi langkah nyata menuju pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Tanah Bumbu Hariani mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah meningkatkan SDM KPA PPA di lingkup SKPD dan membantu mempercepat pengadaan barang dan Jasa.
"Jumlah peserta yang mengikuti sosialiasi sebanyak 160 peserta. Terdiri dari KPA PPA dan pejabat pengadaan barang di seluruh SKPD," tutup Hariani.
