"Agenda pembahasan berfokus pada penyelarasan norma, standar, serta substansi yang termuat dalam Ranperbup dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem.
Baca juga: Kemenkum Kalsel dukung penguatan kapasitas PPNS dan Notaris pengganti
Dia menyampaikan harmonisasi Ranperbup Tapin tentang Disiplin ASN merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan regulasi yang selaras dengan ketentuan nasional.
Kemenkum memastikan bahwa setiap produk hukum daerah, khususnya terkait pembinaan dan penegakan disiplin ASN, terintegrasi dengan regulasi di atasnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan.
"Harmonisasi ini juga diharapkan dapat memperkuat profesionalisme aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin," ujar Alex.
Baca juga: Kemenkum Kalsel beri pemahaman ASN soal komprehensif kode etik
Dia berharap Ranperbup Tapin tentang Disiplin ASN dapat memperkuat tata kelola kepegawaian yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang baik.
Kemudian, Ranperbup Tapin pun memberikan kepastian hukum dalam penerapan aturan disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin M Luthfi mengapresiasi bantuan pendampingan dari Kemenkum sehingga regulasi di daerah dapat optimal diimplementasikan untuk pelayanan publik semakin baik.
Baca juga: Kemenkum Kalsel dampingi Pemkab Balangan bentuk posbankum
