Hal itu diungkapkan Wagub Hasnur pada Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel TA 2026 saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua H .Supian HK di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: DPRD Banjarbaru apresiasi pemberian insentif PBB P2
Menurut dia, struktur RAPBD Kalsel 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp9,42 triliun dan Belanja Daerah Rp10,48 triliun, sehingga terdapat selisih kurang sekitar Rp1,06 triliun.
"Adapun pembiayaan daerah pada 2026 terdiri dari penerimaan Rp1,15 triliun dan pengeluaran Rp55 miliar," ujar Hasnur.
Hasnur menegaskan, setiap rupiah dari belanja daerah harus memiliki manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banua.
Selain menyampaikan RAPBD, Wagub Hasnur juga memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Kalsel sebesar Rp400 miliar pada 2026.
Baca juga: DPRD Balangan gelar PAW satu anggota dari fraksi Demokrat
"Penambahan penyertaan modal tersebut bukan hanya untuk memperkuat permodalan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus mendorong penguatan sektor ekonomi mikro dan menengah," ucapnya.
Pada rapat paripurna tersebut, turut disampaikan dua Raperda inisiatif DPRD, yakni tentang Penyelenggaraan Perdagangan yang diusulkan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dari Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sementara itu, dari pihak eksekutif atau Pemprov Kalsel juga mengajukan tiga Raperda, masing-masing tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penambahan Penyertaan Modal Pemprov kepada PT Bank Kalsel, serta RAPBD Kalsel 2026.
Baca juga: Pimpinan/Anggota DPRD Kalsel sampaikan tuntutan ARK ke DPR RI
