Wali Kota Banjarmasin rombak puluhan pejabat maksimalkan pelayanan

Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Muhammad Yamin HR melakukan perombakan terhadap puluhan pejabat untuk memaksimalkan pelayanan publik yang lebih profesional.

"Ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tapi perubahan peran dan tanggung jawab. Saya ingin pejabat fungsional lebih fokus pada bidang keahliannya dan memberikan kontribusi nyata untuk pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Dia meminta agar seluruh pejabat yang baru dilantiknya segera beradaptasi di tempat yang baru.

Baca juga: KemenPAN-RB dampingi Pemkot Banjarmasin perbaiki AKIP

"Saya ingin birokrasi Banjarmasin lebih profesional, adaptif dan inovatif. Semua ini demi terwujudnya kota maju dan sejahtera, dengan pelayanan publik yang membanggakan masyarakat," tuturnya.

Karena salah satu misinya untuk kepemimpinan periode 2025-2030, yakni meningkatkan tata kelola pelayanan publik cepat, praktis dan berbasis digital.

Termasuk juga, ungkap dia, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru diserahkan SK pengangkatan tahap II.

"PPPK yang menerima SK hari ini, jadikan momentum ini motivasi untuk melayani masyarakat lebih baik," ucap Yamin.

Baca juga: Banjarmasin fokuskan APBD 2026 bagi sektor unggulan dan daya saing SDM

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto menyebutkan, perombakan sebanyak 33 pejabat di lingkungan pemerintahan ini adalah hal yang biasa untuk memaksimalkan kinerja.

Menurut dia, seluruh ASN wajib taat dan menjalankan amanah tugas dan jabatan yang diberikan pimpinan dengan tulus dan berintegritas.

Terkait penyerahan SK pengangkatan PPPK, diungkapkan Totok, ini adalah tahap terakhir dari formasi PPPK 2024.

"Setelah tahap kedua ini, tidak ada lagi susulan. Proses berikutnya adalah verifikasi untuk usulan PPPK paruh waktu dengan jumlah lebih dari 1.800 orang," jelasnya.

Dia juga menegaskan penggajian PPPK akan menyesuaikan kemampuan daerah.

"Semua dibebankan pada APBD. Kalau tahun sebelumnya ada peningkatan, itu bisa saja terjadi lagi, tentu melihat kondisi keuangan pemerintah daerah," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.