Kamis, 19 Oktober 2017

Gemppur HST Bakal Tolak Angkutan Semen Conch

id Gempur
Gemppur HST Bakal Tolak Angkutan Semen Conch
. (Antaranews Kalsel/M Taufik Rahman)
Poin tuntutan yang disuarakan diantaranya adalah bahwa masyarakat HST mendukung sepenuhnya paket ekonomi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia
Barabai (Antaranews Kalsel) - Beberapa organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli dan penyelamat Murakata (Gemppur) akan mengadakan aksi menolak angkutan semen Conch yang masih melintasi jalan Kabupaten.

Ketua Koordinator Aksi M Edwan Ansyari saat conference Pers Rabu di Balai Rakyat Barabai menyampaikan aksi turun ke jalan tersebut akan dilaksanakan tanggal 24 Juli 2017 mendatang yang dipusatkan di depan Kantor DPRD HST dengan pengarahan massa sebanyak 1000 orang.

"Poin tuntutan yang disuarakan diantaranya adalah bahwa masyarakat HST mendukung sepenuhnya paket ekonomi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sepanjang mengikuti aturan Perundang-Undangan dan menghormati Budaya serta kearifan lokal masyarakat," katanya.

Selanjutnya Pihaknya juga menolak angkutan semen conch melintas di jalan umum Kabupaten dan Desa yang melebihi Kapasitas sesuai PP Nomor 79 tahun 2013 dan menuntut Gubernur Kalsel agar konsisten menegakkan Perda nomor 3 Tahun 2012 agar tim penegakkan Perda bertindak setegas-tegasnya serta menuntut pihak Kepolisian bertindak tegas sesuai PP tersebut.

"Kami juga menuntut agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Besar jalan untuk sesegera mungkin memperbaiki jalan yang rusak dengan kualitas jalan yang terbaik karena dampaknya sudah sangat mengkwatirkan masyarakat khususnya pengguna jalan raya yang sering terjadi kecelakaan," katanya.

Sekretaris koordinator Aksi Muhammad Aini juga menyampaikan, aksi yang akan dilakukan ini merupakan murni aspirasi masyarakat HST karena masih tetapnya berlalu lalang armada-armada truck pengangkut semen conch di jalan kabupaten.

Bahkan, kadang-kadang juga melintasi jalan desa yang tersebut jelas tidak sesuai dengan perjanjian pernyataan Dispensasi antara Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Jasa angkutan yang berakhir pad 17 juli 2017 yang lalu.

"Beberapa orgasisasi yang telah bersedia bergabung diantaranya Pemuda Pancasila, GP Anshor, PMII, Pemuda Panca Marga, KM2HST, LSM AMUK, KIPPDA, AMANAT, Aliansi Indonesia, Jasimas, Aspraja, Garimbas, Palagos dan Comunity Kalsel," katanya.

Editor: Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga