Wakil Ketua I DPRD, H. Hasanuddin, di Batulicin Sabtu mengatakan, bahwa DPRD melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD sebelumnya diawali dengan penyampaian nota keuangan dan pandangan fraksi-fraksi.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu berkomitmen turut tangani stunting
"Jawaban Bupati menjadi bagian penting dalam landasan pembahasan tingkat lanjut oleh alat kelengkapan dewan," kata Hasanuddin.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Yulian Herawati mengapresiasi terhadap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi untuk penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2025.
Beberapa poin tanggapan pemerintah terhadap fraksi DPRD antara lain, bahwa pemerintah menjalankan langkah-langkah konkret untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, serta edukasi wajib pajak.
Pihak Pemkab Tanah Bumbu mengakui belum pernah melakukan audit potensi PAD secara menyeluruh dan menetapkan hal tersebut sebagai fokus evaluasi ke depan.
Baca juga: DPRD setujui tiga Raperda usulan jadi Perda
Pemerintah daerah pun merespons perubahan RKPD merupakan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi.
Kemudian, fokus belanja diarahkan pada program strategis seperti MBG, Sekolah Unggul Garuda, dan Koperasi Merah Putih.
Pemkab Tanah Bumbu juga menjelaskan bahwa SILPA terjadi akibat pelampauan pendapatan, bukan karena rendahnya serapan anggaran.
Yulian menyampaikan Pemkab Tanah mengarahkan kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada SDM, infrastruktur, ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintahan berbasis data sektoral.
Baca juga: Eksekutif sampaikan jawaban atas pandangan umum DPRD
Pewarta: Sujud MarionoEditor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
