Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mencari solusi atas persoalan distribusi air irigasi yang kian mendesak menyusul ancaman gagal panen di lahan sawah wilayah hilir.
Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Husnain mengatakan bahwa sekitar 2.300 hektare sawah di Kalimantan Selatan, termasuk Tapin, terancam gagal panen akibat tidak meratanya aliran air dari Bendung Tapin.
Baca juga: Pemkab HSU-Dirjen Lahan dan Irigasi Kementan kolaborasi tingkatkan sektor pertanian
"Persoalan muncul dari rebutan air antar sektor—pertanian, perikanan, dan pembangkit listrik. Beberapa pintu air ditutup sepihak, sehingga saluran utama tak lagi menjangkau lahan-lahan di hilir,” kata Husnain, di Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel, Kamis.
Bupati Tapin H. Yamani menyebutkan pentingnya keadilan dalam pembagian air dan menempatkan pertanian sebagai prioritas utama.
"Kita tak ingin ada satu sektor yang mendominasi. Pertanian menyangkut hajat hidup banyak orang, jadi harus ada mekanisme yang adil dan terpantau,” ujarnya.
Yamani menyebutkan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan telah mencatat bahwa potensi lahan irigasi di Tapin masih belum dimanfaatkan secara optimal.
"Defisit air rutin terjadi setiap musim tanam. Untuk itu, pemanfaatan air untuk tambak dibatasi maksimal 72 hektare guna menjamin ketersediaan bagi sawah," ucap Yamani.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya menambahkan masalah distribusi bukan sekadar volume air, tetapi juga tata kelola pintu air dan kapasitas saluran.
“Kalau setiap sektor saling menutup aliran, krisis justru makin dalam. Perlu kesepakatan kolektif,” ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, mediasi serupa telah digelar pada 28 Mei 2025, namun belum membuahkan kesepakatan jangka panjang.
Baca juga: Pemprov Kalsel alokasikan dana kelanjutan pembangunan saluran irigasi Kinarum
"Pemerintah daerah seharusnya segera membentuk satuan tugas pengendali irigasi sebagai langkah taktis mencegah konflik berulang," kata Putu.
Selain Satgas pengendali irigasi, ucap Putu, peta distribusi air terpadu dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah juga diperlukan guna menjamin keberlanjutan produksi pangan di kawasan tersebut.
