Rantau (ANTARA) - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya mengoptimalkan peran penyuluh pertanian swadaya (PPS) untuk mendampingi petani karena keterbatasan jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Tapin Anisah menyebutkan saat ini terdapat 88 penyuluh aktif terdiri dari 76 pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya tenaga honorer daerah.
Baca juga: Petani Desa Hiyung kembangkan kopi robusta di lahan rawa
“Beban kerja penyuluh cukup berat, satu orang bisa menangani dua sampai tiga desa, sehingga mereka lebih sering di lapangan dibandingkan di kantor,” ujar Anisah di Rantau, Kabupaten Tapin, Jumat.
Ia menuturkan jumlah penyuluh pertanian aktif tersebut dinilai belum mencukupi untuk mengimbangi kebutuhan pendampingan petani di seluruh wilayah.
Anisah menjelaskan pihaknya belum menyerahkan pengelolaan penyuluh ke Kementerian Pertanian (Kementan) sebagaimana tertuang melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, namun proses pendataan telah dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut.
Baca juga: Rutan Rantau upayakan program pembinaan ketahanan pangan
"Tapin memiliki 12 kecamatan dan masing-masing sudah terdapat satu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)," katanya.
Guna memperkuat program penyuluhan, ucap Anisah, Distan Kabupaten Tapin telah menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat melalui penempatan 183 penyuluh pertanian swadaya yang melampaui jumlah desa di wilayah itu.
“Penyuluh swadaya kami fasilitasi untuk membuat demplot (demonstration plot) di lahan masing-masing," ucap Anisah.
Dengan keterlibatan penyuluh swadaya, Anisah berharap kegiatan penyuluhan tetap berjalan optimal meski tenaga penyuluh formal masih terbatas.
Baca juga: Poktan Karya Baru menanam 2.400 bibit Cabai Hiyung dengan metode apung
