Batulicin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti lokakarya nasional uji publik rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan pendampingan pembangunan yang digelar oleh Bappenas RI bekerja sama dengan Kemendagri secara virtual.
Bupati Tanah Bumbu H M Zairullah Azhar di Batulicin Kamis mengatakan, urgensi penyusunan Perpres tentang penguatan pendampingan pembangunan adalah penguatan daya ekonomi desa, mengkonsolidasikan program dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan di desa, dan percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan.
Baca juga: Diskominfo Tanah Bumbu sosialisasikan kebijakan "smart city" dan SPBE
Selanjutnya, percepatan pencapaian target pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan nasional, menjamin kualitas dan kompetensi pendamping antar program yang berkesinambungan, serta memperkuat koordinasi pendamping diseluruh Indonesia yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan para mitra.
"Seperti yang disampaikan oleh Kemenko PMK RI Dr. Sudirman bahwa, rancangan Perpres tentang Penguatan Pendamping Pembangunan ini sudah mendekati tahapan final," katanya.
Oleh sebab itu, dibutuhkan masukan dari seluruh unsur pimpinan, baik itu kepala daerah, Asosiasi Kepala Desa dan lain-lain, tentang kebutuhan pendampingan sebelum pengesahan Perpres tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menambahkan, tujuan Perpres tentang Penguatan Pendamping Pembangunan ini adalah kesejahteraan atau peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Baca juga: Produksi gabah kering giling di Tanbu meningkat tiga persen
Untuk itu, tugas para pendamping ini berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengubahnya menjadi masyarakat mandiri. Karena, pembangunan itu adalah membangun masyarakat menjadi masyarakat pembangunan.
"Pembangunan adalah membangun masyarakat menjadi masyarakat pembangunan," ujarnya.
Masyarakat pembangunan tak lain adalah masyarakat mandiri. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mengendalikan masa depannya. Dan pendampingan ini sanga penting perannya bagi kerangka regulasi pemerintahan.
Baca juga: Tanah Bumbu raih penghargaan "Frambusia" dari Kemenkes RI
