Penyertaan Modal Pemprov Di BUMD Perlu Diaudit

"Audit tersebut bukan bermaksud mencari kesalahan, tapi untuk mengetahui sampai sejauhmana kinerja atau kekurangan perusahaan itu, guna penyempurnaan ke depan," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.

Dari hasil audit itu pula, lanjut dia, sebagai bahan telaahan/kajian, apakah BUMD tersebut masih layak dipertahankan atau harus ditutup/dibubarkan karena berbagai faktor, misalnya bidang usaha yang tidak prospektif lagi.

"Apalagi BUMD tersebut misalnya selalu merugi atau tak pernah mendatangkan keuntungan, sementara suasananya terkesan glamor, sehingga perlu diaudit," kata Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel itu.

Padahal keberadaan BUMD itu untuk membantu meningkatkan pemenerimaan daerah melalui peningkatan pendapat asli daerah (PAD), bukan sebaliknya selalu menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), demikian Muharram.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel H Achmad Bisung dari Partai Demokrat mempertanyakan, sampai sejauh mana pelaporan pelaksanaan penyertaan modal dari Pemprov setempat ke beberapa BUMD selama ini.

"Sepengetahuan saya kalau tidak keliru, dari sejumlah penyertaan modal Pemprov, baru PT Bank Kalsel yang memberi kontribusi terhadap PAD provinsi setempat," ujar anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.

"Oleh karena itu pula, saya sependapat perlunya audit terhadap BUMD yang mendapat penyertaan modal dari Pemprov Kalsel, guna keterbukaan dalam manajamen perusahaan tersebut," demikian Ach Bisung.

Selama ini selain BUMD milik Pemprov Kalsel, ada pula beberapa BUMD milik pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan penyertaan dari Pemprov tersebut.