Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau KSA sangat menginginkan kehadiran lebih banyak "tamu-tamu Allah" di Mekkah dan Madinah yang merupakan jemaah asal Indonesia.
"Hal itu salah satu hasil pertemuan Direktur Jenderal Perjalanan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia dengan delapan asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umrah, 22 November 2021," ungkap Pemimpin Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah Mulia Hati Banjarmasi HM Rosehan Noor Bahri SH melalui WA-nya, Rabu (24/11).
Ia menerangkan, terdapat lima negara dengan jumlah jamaah besar (termasuk Indonesia), namun masih belum dibuka akses masuk ke KSA, untuk menghindari lonjakan jamaah dalam jumlah besar serta bersamaan
"Ketika penyelenggaraan umrah dibuka kelak, KSA mengharapkan jamaah Indonesia senantiasa mentaati protokol kesehatan (Prokes) terkait pandemi COVID-19," ujar laki-laki kelahiran Banjarmasin Tahun 1968 yang juga dipanggil "Julak Rose" itu.
"Terlebih yang ditentukan oleh otoritas berwenang di KSA. Dimana pada penyelenggaraan umrah sebelumnya ditemukan penggunaan dokumen palsu (bukti PCR tes) oleh jamaah asal Indonesia," ungkapnya tanpa menyebutkan identitasnya.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag RI sebagai "leading sektor" sudah menyiapkan "One Gate Policy" (bersifat temporer). Dengan skenario, keberangkatan (sementara) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) saja.
"Dalam skenario keberangkatan itu terlebih dahulu dilakukan "screening" kesehatan te?1x24 jam sebelum jamaah berangkat ke Saudi. Untuk semaksimal mungkin tercapai "zero insiden" terkait pelanggaran Prokes," ujarnya.
"Begitu pula Prokes pelaksanaan Haji kelak skan sama dengan protokol kesehatan Umrah saat ini,":lanjut Wakil Gubernur Kalsel periode 2005 - 2010 tersebut.
Terkait vaksinasi COVID-19, dia mengungkapkan, KSA sendiri sedang giat melakukan booster (vaksin ke-3) untuk penduduknya sebagai langkah antisipatif.
"Jamaah Umrah yang diizinkan berangkat adalah yang sudah melakukan vaksin COVID-19 dosis penuh," ujarnya mengingatkan.
"Dirjen PHU menyampaikan jemaah Umrah dengan vaksin diluar yang disetujui KSA (Astra Zena, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) tetap akan dilakukan karantina 3D/2N di Saudi Arabia," lanjutnya.
Ia menginformasikan, kemungkinan besar KSA akan menunjuk/mereferensikan pihak pelaksana PCR tes.
Sehubungan dengan keberangkatan, skenario disiapkan hingga April 2022. KSA menunggu rencana keberangkatan dua bulan pertama dari pemerintah Indonesia dan akan dilakukan koordinasi bipatried antara pemerintah Indonesia dan pemerintah KSA.
"Direncanakan awal Desember 2021 sudah dapat dimulai proses pemvisaan (visa Umrah), diharapkan minggu kedua Desember 2021 Umrah sudah dapat dimulai bagi jamaah asal Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa akan ada simulasi/evaluasi penyelenggaraan Umrah selama satu bulan.
"Masih akan dilanjutkan rapat koordinasi teknis persiapan penyelenggaraan Umrah di Kemenag melibatkan delapan asosiasi termasuk Himpuh," ujarnya.
'Diimbau angota Himpuh untuk tidak menerima pendaftaran/penerimaan pembayaran dari calon jamaah Umrah hingga ada kejelasan tentang teknis perjalanan," lanjutnya.
"Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar perjuangan Menteri Agama RI, Dirjen PHU, Dirbina dan seluruh pihak yang terlibat membuahkan hasil maksimal untuk kita semua, direncanakan siang ini delegasi akan bertemu Menteri Haji dan Umrah KSA," demikian Julak Rose.