Kotabaru (ANTARA) - Fraksi di DPRD Kabupaten Kotabaru menyoroti pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seyogyanya sesuai dengan dasar keilmuan, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Mukhni AF, menerangkan, agar jalannya sistem manajemen pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan pemimpin SKPD yang sesuai keahlian di bidangnya.
"Misalnya bidang kesehatan harusnya dipimpin oleh orang yang memiliki dasar keilmuan kesehatan," ujar Mukhni saat membajakan 37 rekomendasi delapan fraksi di DPRD terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kotabaru.
Dikatakan, kepastian posisi juga sangat diperlukan dalam mengambil kebijakan jangka panjang arah suatu target output kinerja suatu SKPD.
Posisi pejabat tugas (plt) yang belum defenitif ini menjadi tidak fokus dalam mencapai target yang kurang, karena beban kerja dan waktu tidak sesuai.
Sehingga capaian serapan anggaran akan berpengaruh.
"Agar kiranya pimpinan daerah segera mendefenitifkan yang belum defenitif," harapnya.
Visi misi daerah yang sudah tertuang dalam dokumen RPJM yang memuat tujuan, sasaran pembangunan adalah final, sehingga penting kiranya setiap SKPD bisa menerjemahkan dan melaksanakan dalam Renja SKPD.
Dewan soroti jabatan pimpinan SKPD
Kamis, 30 September 2021 22:47 WIB