Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor mengungkapkan, tingkat kemiskinan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa yang tersebar pada 13 kabupaten/kota masih terendah ketiga se-Indonesia.
Ia mengungkapkan itu menjawab/menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Raperda tentang Rencana Perubahan APBD (RAPBD-P) Kalsel 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Hj Mariana di Banjarmasin, Senin (13/9).
"Memang saat ini angka kemiskinan Kalsel sedikit meningkat menjadi 4,83 persen," aku orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut dalam jawaban yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov setempat, Syaiful Azhari.
Namun, lanjut orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, pihaknya terus melakukan upaya perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan sosial bagi yang terdampak pandemi.
"Bantuan tersebut telah disalurkan, baik dari pusat maupun dari pembiayaan APBD Kalsel," ujar Paman Birin (panggilan akrab terhadap Sahbirin Noor) yang memasuki periode kedua sebagai Gubernur provinsi itu.
Ia berharap, RAPBD-P 2021 yang penyampaiannya 9 September lalu dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.
Selain itu, berdaya guna dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya. "Kecermatan dan pengawasan terus kita tingkatkan sehingga kebocoran anggaran tidak terjadi," tegasnya.
Ia menambahkan, RAPBD-P 2021 secara kebijakan untuk menanggulangi dampak sosial dan kemiskinan seperti melalui program penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bantuan sosial (Bansos).
"Semoga pandemi COVID-19 secara khusus di Kalsel dan Indonesia pada umumnya cepat berlalu sehingga suasana dan masa-masa sulit sekarang dapat segera pula teratasi," demikian Paman Birin.
Sebelumnya Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda RAPBD-P 2021 mengingatkan Pemprov setempat juga agar lebih memperhatikan masalah penanganan kemiskinan di provinsi tersebut.
Dalam pemandangan umum itu, Fraksi PKS mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Maret 2021, bahwa jumlah penduduk miskin di provinsinya 208,11 juta orang atau dengan tingkat kemiskinan 4,83 persen.
"Angka tersebut berarti bertambah 20,24 ribu orang miskin dibandingkan Maret 2020," ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Imam Kanapi.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS yang diketuai H Ardiansyah SHut dan Sekretarisnya Firman Yusi SP menyarankan agar Pemprov setempat lebih memaksimalkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Pada pemandangan umum Fraksi PKS tersebut juga mengapresiasi atas peningkatan pendapatan dalam RAPBD-P 2021 bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun yang sedang berjalan.
Pendapatan daerah pada RAPBD-P Kalsel 2021 sebesar Rp6,7 triliun lebih atau naik 23, 81 persen dari APBD Murni tahun anggaran tersebut.
Kemudian Belanja Daerahpada RAPBD-P Kalsel 2021 sebesar Rp 6,9 triliun lebih atau naik 25,85 persen dari APBD Murni tahun berjalan.
Sedangkan selisih kurang pada RAPBD-P 2021 tersebut sekitar Rp100 miliar akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Tingkat kemiskinan Kalsel masih terendah ketiga se-Indonesia
Senin, 13 September 2021 18:28 WIB