Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK tidak henti-hentinya mengharapkan penanganan pandemi COVID-19 seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM jangan sampai menghambat perekonomian masyarakat itu sendiri.
Wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum, magister hukum serta mendapat gelar doktor kehormatan itu kembali mengemukakan harapan tersebut menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (28/7) siang.
"Pasalnya kalau perekonomian masyarakat terganggu, siapa yang menjamin kehidupan mereka. Apakah kita betul-betul mampu," tegas anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Oleh karena itu, politikus senior Partai Golkar tersebut meminta petugas lapangan PPKM level IV misalnya agar bersikap humanis, tidak arogan sehingga menimbulkan pencitraan yang kurang baik, terutama di provinsinya.
"Seperti terjadi ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin yang terkesan petugasnya arogan. Saya sangat tidak sependapat," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Sebagai contoh ketika PSBB banyak angkutan/pedagang kebutuhan pokok terhenti di batas Kota Banjarmasin karena alasan ini dan itu. Hal serupa jangan terulang pada PPKM ini, lanjutnya.
"Namun protokol kesehatan (Prokes) tetap harus kita jalankan. Oleh karena itu bagaimana kita cara mengedukasi (memberi pelajaran) agar warga masyarakat sadar mematuhi Prokes," lanjut laki-laki kelahiran Rantau Bujur HSU Tahun 1957 tersebut.
Begitu pula sebaliknya agar warga masyarakat mematuhi Prokes, karena semua itu untuk kemaslahatan bersama, pintanya sembari mengingatkan, dalam penetapan PPKM di daerah sebaiknya melibatkan pimpinan DPRD setempat ketika pembahasan.
"Karena konsekuensi dari penetapan itu bisa berdampak terhadap anggaran daerah, yang sudah barang tentu DPRD terlibat dalam pembahasan anggaran atau APBD," demikian Supian HK.
PPKM diharapkan tidak hambat perekonomian masyarakat
Rabu, 28 Juli 2021 16:47 WIB