Banjarmasin (ANTARA) - Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang pendidikan di provinsinya tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Iberahim Noor SE yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan tersebut menyoroti temuan BPK tentang pendidikan pada rapat bersama eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) di Banjarmasin, Kamis (1/7) siang.
Dalam rapat Banggar DPRD Kalsel dengan Sekdaprov setempat bersama jajarannya itu, Haji Ahim.- wakil rakyat dari Partai NasDem tersebut menyarankan agar Penilik Sekolah (PS) lebih meningkatkan peran.
"Dengan peningkatan peran PS kita berharap ke depan tidak ada lagi temuan BPK terhadap dunia pendidikan di Banua kita," tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu
Menurut laki-laki kelahiran Rantau (117 kilometer timur laut Banjarmasin), ibukota Tapin Tahun 1948 itu, tampaknya PS belum berperan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sorotannya itu berdasarkan pengamatan selama berkali-kali Komisi IV yang juga membidangi pendidikan melakukan kunjungan kerja ke dalam daerah provinsi setempat yaitu kabupaten-kabupaten.
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi (Pemprov) atau dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bagaimana cara untuk meningkatkan/memaksimalkan peran PS, demikian Iberahim Noor.
Sementara temuan atau catatan BPK terhadap LKPD Kalsel 2020 antara lain, pelaksanaan program dan kegiatan belanja daerah rangka peningkatan sarana prasarana di SMA, SMK dan SLB belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kebutuhan dan standar sapres, serta belum seluruhnya dapat dimanfaatkan.
Rapat Banggar DPRD Kalsel dengan Sekdaprov setempat, Roy Rizali Anwar bersama jajaran dan dipimpin Ketua Dewan Dr (HC) H Supian HK SH MH itu membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) TA 2020 serta catatan atau rekomendasi dari BPK.
LPPA Kalsel 2020 yang sudah audit BPK RI terdiri pendapatan daerah Rp6,4 triliun lebih atau terealisasi 96,54 persen dari target Rp6,7 triliun lebih, dan belanja daerah dianggarkan Rp5,8 triliun lebih terealisasi Rp5,3 triliun lebih.
Komisi IV DPRD Kalsel soroti temuan BPK tentang pendidikan
Jumat, 2 Juli 2021 5:34 WIB