Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggandeng Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin untuk penanganan kemiskinan yang berkelanjutan.
Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Banjarmasin Ir Doyo Pudjadi di Balaikota, Selasa, pemerintah kota berupaya menyusun program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2021--2026 sekaligus Rencana Aksi Tahunan (RAT).
Penyusunan program-program ini, kata dia, dikerjasamakan dengan Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah (LKEPD) Fakultas Ekonomi ULM.
"Intinya LKEPD mencoba secara profesional dengan keilmuannya, terhadap program penanggulangan kemiskinan dari aspek lokasi aspek permasalahannya kemudian dari aspek programnya mereka lakukan kajian-kajian," papar Doyo.
Menurut dia, kajian-kajian LKEPD di lapangan akan dijadikan acuan pertimbangan untuk tindaklanjut bagi pemerintah kota.
Dia pun berharap kepada semua pihak yang terlibat untuk berkomitmen dan bertanggungjawab dengan program kegiatan yang nantinya dilaksanakan, pasalnya hal itu menyangkut kehidupan warga Kota Banjarmasin.
"Ya, mudah-mudahan dengan ini semua penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat langkah, tepat sasaran dan hasil yang memuaskan yang penting ada dua hal, yang pertama sinergitas program, kedua ada kolaborasi kemitraan, ucapnya.
Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan kemiskinan dari 2021--2026.
Dari data Dinas Sosial Kota Banjarmasin tentang keluarga miskin yang ditetapkan Kementerian Sosial pada Desember 2020 di daerah Kota Banjarmasin sebanyak 49.026 keluarga atau 163.391 jiwa.
Mereka kini ada yang masuk program Keluarga Harapan (PKH) untuk pendidikan dan gizi anak, adapula program pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Termasuk juga yang menerima bantuan beras kesejahteraan (rastra).