DPRD Kalsel terus genjot cari sumber pendapatan daerah

Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Panitia Khusus atau Pansus II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur provinsi setempat tahun anggaran (TA) 2020 terus menggenjot mencari sumber pendapatan daerah.

Ketua Pansus II LKPj 2020 HM Iqbal Yudianoor SE yang juga Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel menyatakan itu usai rapat kerja dengan Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (7/4) siang.

"Dalam upaya mencari sumber dan atau meningkat pendapatan daerah, kami akan mencoba melihat aset daerah/pemerintah provinsi (Pemprov), baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang belum termanfaatkan," ujar wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebagai contoh banyak tanah/lahan milik Pemprov setempat yang belum termanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.

"Seperti halnya tanah/lahan eks Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batulicin (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin) Tanbu yang luasnya 560 hektare (ha) akan kita berdayakan sebagai sumber pendapatan daerah," demikian Iqbal.

Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel Agus Dyan Nur memberikan keterangan pers usai rapat kerja bersama Pansus II LKPj Gubernur setempat Tahun Anggaran 2020 di Banjarmasin, Rabu (7/4). (Syamsuddin Hasan)

Suasana rapat Pansus II LKPj Gubernur setempat Tahun Anggaran 2020 dengan Bakeuda provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (7/4). (Syamsuddin Hasan)

Pada kesempatan terpisah, Kepala Bakeuda Kalsel Agus Dyan Nur,
menyatakan, pihaknya akan segera menginventarisasi kembali aset-aset Pemprov guna lebih memudahkan memberdayakan, terutama dalam kaitan sebagai sumber pendapatan daerah.

Sebagai contoh lahan dan bangunan milik Pemprov Kalsel eks Giant di Banjarbaru (sekitar 35 kilometer utara Banjarmasin) salah satu potensi untuk pendapatan daerah, ujarnya usai rapat kerja bersama Pansus II LKPj Gubernur setempat Tahun Anggaran 2020.

Namun laki-laki jebolan Sekolah Tinggi Akutansi Nasional (STAN) yang pernah bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengakui, pendataan asli daerah (PAD) provinsi setempat masih dominan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Tetap kita dengan bantuan pemikiran anggota Dewan terus berupaya mencari sumber-sumber baru buat peningkatan PAD," demikian Agus Dyan Nur.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.