Banjarmasin (ANTARA) - Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pescakontrak usaha pertambangan ketenagakerjaan PT Adaro Indonesia di daerah hulu sungai provinsinya tersebut tidak ada masalah mendasar.
Menyampaikan harapan tersebut anggota Komisi IV DPRD Kalsel Dr H Abdul Hasib Salim MAP di Banjarmasin, Selasa sesudah bersama rombongan ke Kabupaten Tabalong yang merupakan bagian dari daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi itu.
Wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menerangkan, pihaknya sengaja datang ke "Bumi Saraba Kawa" Tabalong karena akan adapermasalahan pekerja/buruh pada perusahaan pertambangan batu bara generasi pertama Kalsel tersebut.
Pasalnya PT PAMA selaku Subkon akan habis kontrak dengan Adaro pada tahun ini (2021) sehingga perlu perencanaan penanganan secara dini terhadap ketenagakerjaan agar tidak menimbulkan permasalahan mendasar atau lebih fatal.
"Apalagi tenaga kerja pada PAMA tersebut ribuan orang, kalau tidak segera antisipasi bisa menjadi masalah besar ketenagakerjaan di provinsi kita," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Namun dalam kunjungan ke Bumi Saraba Kawa Tabalong yang disertai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel H Siswansyah SH MH ada titik terang buat mengatasi permasalah pekerja pertambangan tersebut atau setidaknya meminimalkan masalah ketenagakerjaan.
Ia menerangkan, seiring berakhirnya masa kontrak PAMA dengan Adaro, PT BUMA selaku Subkon baru akan menampung sebagian tenaga kerja tersebut, terutama bagi mereka yang betul-betul berpengalaman serta keahlian/keterampilan sesuai kriteria yang perusahaan butuhkan.
"Sedangkan selebihnya eks tenaga kerja PAMA, kami ingin minta keterangan dari manajemen Adaro. Namun saat pertemuan di Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Tabalong, Senin (8/3) pihak pimpinan Adaro tidak datang," ujarnya.
"Ketidakmatangan pimpinan Adaro tersebut membuat kecewa teman-teman anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan. Karena upaya mencarikan solusi belum tuntas," demikian Hasib Salim.
Kunjungan dalam daerah, 7 - 9 Maret 2021 ke Tabalong - kabupaten paling utara provinsi tersebut, memimpin rombongan Komisi IV DPRD Kalsel Wakil Ketuanya H Iberahim Noor SE dari Partai NasDem.
Pascahabis kontrak usaha pertambangan ketenagakerjaan adaro kalsel tidak masalah
Selasa, 9 Maret 2021 13:38 WIB