"Ke KKP tersebut, Bang Dhin bersama Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi setempat," ujar Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Dedy Noriadi melalui WA-nya, Selasa (2/3) malam.
"Aspirasi nelayan tersebut politikus muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu serap ketika reses ke daerah pemilihannya Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) beberapa waktu lalu," lanjut Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel.
Di hadapan para pejabat KKP itu, Bang Dhin yang mantan anggota DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu menyampaikan kesulitan - kesulitan yang kerap kali para nelayan hadapi di antaranya alur penerbitan perizinan kapal yang dianggap sangat sulit dikarenakan jarak sangat jauh antara kabupaten ke ibukota provinsi.
Sebagaimana halnya nelayan Kotabaru menghendaki kabupaten dapat menerbitkan perizinan, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke ibukota provinsi yang berjarak lebih kurang 300 kilometer.
Selain itu, dana hibah yang diberikan pemerintah pusat ke nelayan harus dengan akta notaris, hal tersebut menyusahkan nelayan - nelayan kecil, demikian Bang Dhin seperti dikutip Jubir Setwan Kalsel.
Menanggapi permasalahan tersebut, KKP melalui Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Ir Yuliadi MM mengatakan, untuk masalah penerbitan perizinan nelayan harus mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan oleh kementrian, guna memudahkan pengawasan.
"Sementara untuk permasalahan dana hibah dari pemerintah pusat, untuk kapal - kapal dengan kapasitas di bawah lima grosston (GT) tidak memerlukan akta notaris", tambahnya.
Usai pertemuan, Bang Dhin mengapresiasi KKP sehubungan Kalsel mendapat bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga beberapa bantuan lain di Tahun 2021.
"Ke edepan kita berharap terkait bantuan kapal dan bantuan lainya, lebih sinergi lagi sehingga bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masayakat Kalsel," demikian Bang Dhin.
"Pertemuan rombongan Wakil Ketua DPRD Kalsel yang disertai Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi setempat itu di Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta, Selasa (2/3)," demikian Dedy Noriadi.
