"MoU tersebut bukan saja dengan DPRD Kalsel, tetapi juga kabupaten/kota seprovinsi itu," harap Wakil Ketua Dewan yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Kemenkumham Kalsel di Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (23/2).
"Kerja sama atau MoU tersebut agar terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sinkron dan harmonis," lanjut politikus muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.
Rakor sebagaimana Kemenkumham gelar tersebut, menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu, sangat baik untuk dilaksanakan.
"Hal tersebut agar cita-cita kita bersama bisa berjalan baik, serta menghindari tumpang tindih peraturan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
"Selain itu, untuk menyamakan implementasi dan konsepsi adalah hal yang prinsip sebelum membentuk Raperda agar tidak ada yang dirugikan dan semata-mata untuk menelurkan kebermanfaatan bagi masyarkat," demikian Bang Dhin.
Sementara Kelapa Kanwil Kemenkumham Kalsel Tejo Harwanto, Bc.IP., SIP mengatakan, Rakor tersebut merupakan ajang untuk duduk bersama mencari solusi serta meminimalkan hambatan dan tantangan dalam proses kerja pembentukan Raperda.
"Sesuai dengan tema rakor kali ini, sinkronisasi dan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah," ucap Tejo Harwanto.
Sejalan dengan itu, Kabag Perundang-undangan Biro Hukum
Setda Provinsi Kalsel Gt. Muhammad Noor Alamsyah, SH., MH., yang dalam kesempatan ini juga bertindak sebagai narasumber, mengatakan, Raperda harus responsif, humanis dan implementatif agar bisa dipertanggungjawabkan.
"Dengan prinsip tertib regulasi dan tertib kewenangan, agar menghasilkan Raperda yang berkualitas," lanjut Gt. Muhammad Noor Alamsyah.
