Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mendukung Aliansi Pekerja atau Buruh Banua (PBB) provinsinya untuk menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Pernyataan Ketua Dewan tersebut menyikapi tuntutan massa pengunjukrasa dari Aliansi PBB yang berjumlah ratusan orang itu di depan Gedung DPRD Kalsel - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu.
Selain itu, Ketua DPRD Kalsel mendukung dicabutnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 25 Tahun 2020 tentang TAPERA.
Ia juga menyanggupi memfasilitasi Aliansi PBB untuk bertemu Gubernur Kalsel - meminta diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pekerja/Buruh yang ter PHK bisa masuk langsung dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kes.
Dukungan wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum, magister hukum serta gelar doktor kehormatan itu dalam pernyataan Nomo 005/849/DPRD/2020 tanggal 12 Agustus 2020.
Sebelumnya massa Aliansi PBB yang berunjukrasa sebanyak ratusan orang itu menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan karena mereka menganggap banyak pasal yang merugikan atau tidak berpihak kepada pekerja/buruh.
Dalam aksi demo tersebut ada di antara pengunjukrasa yang sempat emosi dengan ucapan Ketua DPRD Kalsel yang berkata "tanya pada rumput yang bergoyang" ketika berhadapan dengan mereka.
Namun dengan kesediaan Ketua DPRD Kalsel mendukung sikap Aliansi PBB tersebut, emosi anggota pengunjukrasa itu jadi mereda.
Aksi unjuk rasa Aliansi PBB yang semula dikabarkan akan menurunkan massa 5000 orang itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian (termasuk Satuan Brimob dari Banjarbaru).
Unjuk rasa yang membuat arus lalulintas sedikit terganggu itu tidak menimbulkan insiden, kendati pada awalnya massa pengunjukrasa emosional.
Pasalnya ketika rencana dialog dengan Aliansi PBB sekitar sebulan lalu, tidak seorang pun pimpinan DPRD Kalsel yang hadir, kecuali Ketua Komisi IV Bidang Kesra yang juga membidangi ketenagakerjaan, HM Lutfi Saifuddin bersama seorang anggotanya Hasib Salim.
Ketua DPRD Kalsel dukung gagalkan RUU Omnibus Law - Ketenagakerjaan
Rabu, 12 Agustus 2020 14:06 WIB