Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mendukung penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) "Omnibus Law" atau tentang Cipta Kerja.
Dukungan wakil rakyat tingkat provinsi tersebut dengan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of understanding (MoU) dari demonstran yang mendatangi DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin.
Para demonstran atau pengunjukrasa itu dari sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Fraks Rakyat Indonesia Kalsel.
Sedangkan nota kesepahaman itu antara lain pertama meminta DPRD Kalsel secara tegas memberikan tekanan kepada pemerintah maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan sikap menolak dan menggagalkan RUU Omnibus Law secara pamflet.
Selain itu, meminta secara tegas kepada DPRD Kalsel memberi tekanan kepada DPR RI dapil Kalsel untuk menolak dan menggagalkan RUU Omnibus Law secara resmi.
Kemudian meminta DPRD Kalsel memfasilitasi masyarakat sipil dalam hal ini Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel dialog virtual resmi dengan DPR RI dapil Kalsel, DPD RI, Geburnur Kalsel, serta meminta sikap resmi terhadap RUU Omnibus Law paling lambat 15 Juli 2020.
Pengunjukrasa dengan Koordinator M Iqbal Habali itu juga meminta secara tegas DPRD Kalsel memberikan tekanan kepada Eksekutif Daerah untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara resmi.
Dalam menemui pengunjukrasa serta menandatangani nota kesepahaman itu, mendampingi Ketua Dewan tersebut, Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan, HM Lutfi Saifuddin S.Sos.
Unjuk rasa tersebut dengan pengawalan aparat keamanan seperti kepolisian setempat, ujar Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Protokoler dan Kehumasan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Deddy Noriadi.
Kegiatan unjuk rasa dari mereka yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel itu sebelum rapat paripurna DPRD tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebut, ujar Juru Bicara Setwan setempat.
Sedangkan rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut dengan agenda Jawaban/Tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada lembaga legislatif itu terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (LPPA) Kalsel 2019, demikian Deddy.
Ketua DPRD Kalsel dukung penolakan RUU "omnibus law"
Senin, 13 Juli 2020 16:56 WIB