Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor yang akrab dengan sapaan Paman Birin menyatakan, melambatnya kinerja perekonomian menyebabkan target pendapatan asli daerah atau PAD Tahun Anggaran 2019 tidak tercapai.
"Melambatnya kinerja perekonomian tersebut, baik secara nasional maupun daerah kita sendiri," lanjutnya pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya DR (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Senin.
Pernyataan orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut dalam jawaban atas pertanyaan/pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD setempat terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (LPPA) Kalsel 2019.
Ia mencontohkan, pada triwulan III (Juli - September) 2019 perekonomian Kalsel tumbuh 3,72 persen atau melambat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,20 persen.
Menurut dia, secara variabel kondisi melambatnya kinerja perekonomian tersebut sangat berpengaruh terhadap kumulatif penerimaan pada sub komponen Pajak Daerah hanya 93,33 persen dengan indikator asumsi ekonomi makro.
Berdasarkan indikator asumsi ekonomi makro tersebut pertumbuhan rasio perpajakan sedikit melambat pula, maka proyeksi target pendapatan setiap tahun selalu berfluktuasi dan mempengaruhi pencapaian target pendapatan.
Sementara sumbangan PAD merupakan komponen penting dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga kapasitas fiskal daerah, lanjut Paman Birin yang mau mencalon kembali menjadi Gubernur provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Tahun 2019, dia berpendapat, hal tersebut masih cukup besar, karena di dalam Silpa itu terdapat sisa lebih Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Selain itu, terdapat kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota, lanjutnya dalam jawaban yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Drs H Abdul Haris Makkie MSi.
Mengenai penatausahaan aset tetap, baik dari segi pelaksanaan maupun pengelolaan dan pengawasan yang dianggap masih belum tertib, dia menyatakan, hal tersebut tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, terutama Pemprov Kalsel.
Begitu pula tanggung jawab menyiapkan instrumen yang tepat dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien mulai dari perencanaan, pendistribusian dan penggunaan.
Selain itu, pengawasan dan pengendalian, serta penertibannya, juga menjadi tanggung jawab bersama, demikian Paman Birin.
Gubernur kalsel : melambatnya perekonomian penyebab target PAD 2019 tidak tercapai
Senin, 13 Juli 2020 12:44 WIB