Martapura (ANTARA) - Bupati Banjar Khalilurrahman meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mampu menjadi ujung tombak bagi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kabupaten itu.
"Kami mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan daya saing BPR dan BPRS sehingga mampu membiayai UMKM agar lebih maju dan berkembang," ujar bupati di Martapura, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan bupati usai menerima pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalsel yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Banjar dan diterima Bupati Banjar Khalilurrahman.
Pertemuan berlangsung di rumah dinas bupati Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah, Martapura dan bupati dalam pertemuan didampingi pejabat teknis terkait, di antaranya Inspektorat dan Bagian Ekonomi.
Pertemuan tersebut dalam upaya meningkatkan daya saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Kabupaten Banjar.
OJK bersama pemerintah terus berupaya meningkatkan, memperkuat eksistensi BPR dalam pengembangan UMKM melalui penggabungan (merger) sejumlah BPR/BPRS yang dimiliki Pemkab Banjar.
Konsolidasi BPR/BPRS juga sejalan ketentuan kewajiban pemenuhan modal inti yang diatur dalam POJK Nomor 5 /POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
Perwakilan OJK Regional 9 Roza Aulia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Banjar yang telah mendukung proses merger BPR di Kabupaten Banjar dan diharapkan menjadi lebih kuat dan mendukung perekonomian.
Bupati minta BPR ujung tombak pembiayaan UMKM
Pewarta : Yose Rizal Kamis, 5 Maret 2020 21:03 WIB

Bupati Banjar Khalilurrahman saat menerima kunjungan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalsel di rumah dinas bupati. Foto humas/Antaranews, Kalsel
Kami mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan daya saing BPR dan BPRS sehingga mampu membiayai UMKM agar lebih maju dan berkembang