Banjarmasin (ANTARA) - Aksi unjuk rasa mewarnai pengukuhan atau pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2019 - 2024, mereka meminta wakil-wakil rakyat tersebut tidak melakukan perjalanan dinas fiktif.
Aksi unjuk rasa dari empat kelompok masyarakat itu saat berlangsung acara pengucapan sumpah/janji wakil-wakil rakyat tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut di Banjarmasin, Senin.
Pengunjuk rasa tersebut menyampaikan beberapa tuntutan yaitu selain meminta anggota baru DPRD Kalsel agar mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah dan jangan melakukan perjalanan dinas fiktif, juga tidak bermain proyek.
Baca juga: DPRD Kalsel belum selesaikan pembahasan propemperda 2019
Selain itu, pengunjuk rasa mengingatkan janji saat kampanye, serta meminta anggota DPRD Kalsel periode 2019 - 2024 menandatangani fakta integritas.
Pada kesempatan aksi tersebut, pengunjukrasa menyampaikan adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi Kementerian PUPR dalam lelang pembangunan IPLT Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel.
Kemudian dugaan KKN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) HSU tahun 2018 dalam peningkatan struktur Jalan Jumba–Rukam (sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin).
Pengunjuk rasa juga menanyakan tindak lanjut dugaan KKN dalam pengelolaan perjanjian kerja sama operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin yang tidak sesuai ketentuan.
Dalam kaitan itu pula, pengunjuk rasa meminta Gubernur Kalsel mengevaluasi kinerja Direktur RSUD Ulin, dan Kepala Dinas Kehutanan provinsi setempat yang kini menjadi terlapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Sementara itu ada pula pengunjuk rasa yang meminta anggota baru DPRD Kalsel agar meninjau atau menemui korban bencana kebakaran, seperti yang menimpa warga Alalak Tengah Banjarmasin.
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Pengamanan Dalam ( Kamdal).
Baca juga: Gerindra yakin kuasai enam kursi DPRD Banjarmasin
Pengunjuk rasa meminta wakil rakyat tidak melakukan perjalanan fiktif
Selasa, 10 September 2019 9:57 WIB