Paringin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berharap Pemerintah Kabupaten Balangan tidak setengah-setengah dalam upaya realisasi peningkatan harga karet.
Disampaikan Wakil Ketua DPRD Balangan, M Nor Iswan, apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam merealisasikan program peningkatan atau penstabilan harga karet, masih setengah-setengah alias belum maksimal.
Hal tersebut, menurut politisi PKS ini, bisa dilihat dari besaran anggaran yang disediakan khusus untuk menunjang program tersebut, dimana anggaran yang disediakan hanya sekitar Rp3 miliar.
"Dengan besaran anggaran tersebut, masih jauh dari cukup jika ingin menstabilkan harga karet dan seharusnya ada program lain selain peningkatan kualitas untuk menaikkan harga karet," ujarnya.
Selain anggaran yang rendah, lebih jauh dirinya menilai, tidak adanya program penunjang dari dinas lain, selain di dinas pertanian terkait program ini juga menandakan tidak seriusnya pemerintah untuk mewujudkan peningkatan harga karet.
Seharusnya, menurut Iswan, program peningkatan atau upaya menstabilkan harga karet ini, harus dilakukan keroyokan bukan hanya dibebankan hanya kepada dinas pertanian saja.
Dirinya mencontohkan, jika urusan peningkatan kualitas, budidaya dan sejenisnya oke sajalah jika dilakukan oleh dinas pertanian. Tapi jika terkait masalah distribusi dan fluktuasi harga tentu yang lebih paham dan pas adalah dinas perdagangan, begitu pula jika menyangkut bidang pendukung lainnya seperti Infrastruktur tentu dinas Pekerjaan Umum yang lebih tepat melakukannya.
"Kami di dewan tentu akan mendukung tiap program yang mempunyai tujuan bagus untuk masyarakat dengan menyetujui anggaran yang diusulkan untuk program tersebut, termasuk program menaikan harga karet ini. Jadi tinggal eksekutif, bagaimana keseriusannya untuk mewujudkannya,," Imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Disampaikan Wakil Ketua DPRD Balangan, M Nor Iswan, apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam merealisasikan program peningkatan atau penstabilan harga karet, masih setengah-setengah alias belum maksimal.
Hal tersebut, menurut politisi PKS ini, bisa dilihat dari besaran anggaran yang disediakan khusus untuk menunjang program tersebut, dimana anggaran yang disediakan hanya sekitar Rp3 miliar.
"Dengan besaran anggaran tersebut, masih jauh dari cukup jika ingin menstabilkan harga karet dan seharusnya ada program lain selain peningkatan kualitas untuk menaikkan harga karet," ujarnya.
Selain anggaran yang rendah, lebih jauh dirinya menilai, tidak adanya program penunjang dari dinas lain, selain di dinas pertanian terkait program ini juga menandakan tidak seriusnya pemerintah untuk mewujudkan peningkatan harga karet.
Seharusnya, menurut Iswan, program peningkatan atau upaya menstabilkan harga karet ini, harus dilakukan keroyokan bukan hanya dibebankan hanya kepada dinas pertanian saja.
Dirinya mencontohkan, jika urusan peningkatan kualitas, budidaya dan sejenisnya oke sajalah jika dilakukan oleh dinas pertanian. Tapi jika terkait masalah distribusi dan fluktuasi harga tentu yang lebih paham dan pas adalah dinas perdagangan, begitu pula jika menyangkut bidang pendukung lainnya seperti Infrastruktur tentu dinas Pekerjaan Umum yang lebih tepat melakukannya.
"Kami di dewan tentu akan mendukung tiap program yang mempunyai tujuan bagus untuk masyarakat dengan menyetujui anggaran yang diusulkan untuk program tersebut, termasuk program menaikan harga karet ini. Jadi tinggal eksekutif, bagaimana keseriusannya untuk mewujudkannya,," Imbuhnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018