Paringin, (Antaranews Kalsel) - Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidan Desa dan Perawat di desa terpencil, Desa Uren, Kecamatan Halong, belum terima gaji, dan adukan nasib mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
Disampaikan Susilawati, Selasa (24/7) yang telah mengabdi selama lima tahun sebagai Bidan Desa Terpencil PTT Daerah, di Marajai, anak Desa Uren, Kecamatan Halong, bahwa hingga saat ini gajih Bidan Desa dan Perawat PTT Daerah, belum dibayarkan.
Selain itu lanjutnya, kenaikan gajih sebesar Rp500 ribu yang pernah dijanjikan oleh Dinas Kesehatan, dan sempat diberitakan di media massa, pada tahun 2016 lalu, hingga saat ini nihil.
"Gajih kami selalu terlambat, padahal dikatakan pihak Dinas Kesehatan, gajih kami masuknya tanggal lima setiap bulannya. Selain itu, waktu 2016 lalu, dikatakan Bendahara Dinkes bahwa gajih kami dinaikkan Rp500 ribu, tapi sampai sekarang belum ada, malahan gajih kami dikurangi di potong pajak," ungkapnya.
Terkait fasilitas, lanjut Susilawati, ia berharap adanya Polindes di Mamegang dan Marajai anak Desa Uren, Kecamatan Halong, agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kesehatan di masyarakat desa terpencil.
Sementara itu, Sri Fitria Susanti, yang telah mengabdi selama delapan tahun, dan sudah lima tahun sebagai Perawat PTT Daerah, di Puskesmas Desa Uren, Kecamatan Halong, berharap adanya perbaikan nasib para Bidan dan Perawat PTT Daerah, untuk diperjuangkan dan diprioritaskan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
"Adakah kemungkinan nasib kami akan lebih baik sebagai CPNS kelak, serta bagaimana gajih kami ke depannya, apakah PTT Daerah hanya seperti ini atau ada kenaikan kesejahteraan, sementara kinerja dan pelayanan terus dikejar untuk ditingkatkan. Kami adalah ujung tombak di desa-desa terpencil, selain itu kami terus siaga selama 24 jam, ketika aktivitas Puskesmas selesai pada jam kerja," paparnya.
Ketua DPRD Balangan, H Abdul Hadi mengatakan, terkait keterlambatan gajih serta pernyataan adanya kenaikan tunjangan atau gajih, pihaknya akan mengkoordinasikan kepada Dinas Kesehatan.
Kemudian terkait Polindes, ia mengatakan adanya kendala peningkatan infrastruktur termasuk Polindes, akibat dari pemecahan Dinas-dinas yang dinilai belum begitu mendesak.
Dan mengenai nasib PTT Daerah untuk naik sebagai CPNS, pihaknya berjanji akan memperjuangkan nasib para punggawa kesehatan di daerah, yang merupakan putera dan puteri terbaik daerah itu sendiri, tegasnya.
"Menyangkut masalah penggajihan, jadi gajih setiap honorer dan PNS diketuk bulan November dan tuntas di ketuk oleh DPRD melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ada di APBD. Tekhnis pembayaran berarti ada di dinas masing-masing, terkait gajih bidan dan perawat PTT Daerah berarti masalahnya ada di Dinas Kesehatan," tuturnya.
Diterangkan, yang diketuk oleh DPRD itu terkait belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung sendiri sudah termasuk honorer, tunjangan, bahkan hingga cleaning service.
"Sesuai tugas dan fungsi di DPRD untuk pengetukan APBD itu kami selalu mengupayakan tepat waktu," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Disampaikan Susilawati, Selasa (24/7) yang telah mengabdi selama lima tahun sebagai Bidan Desa Terpencil PTT Daerah, di Marajai, anak Desa Uren, Kecamatan Halong, bahwa hingga saat ini gajih Bidan Desa dan Perawat PTT Daerah, belum dibayarkan.
Selain itu lanjutnya, kenaikan gajih sebesar Rp500 ribu yang pernah dijanjikan oleh Dinas Kesehatan, dan sempat diberitakan di media massa, pada tahun 2016 lalu, hingga saat ini nihil.
"Gajih kami selalu terlambat, padahal dikatakan pihak Dinas Kesehatan, gajih kami masuknya tanggal lima setiap bulannya. Selain itu, waktu 2016 lalu, dikatakan Bendahara Dinkes bahwa gajih kami dinaikkan Rp500 ribu, tapi sampai sekarang belum ada, malahan gajih kami dikurangi di potong pajak," ungkapnya.
Terkait fasilitas, lanjut Susilawati, ia berharap adanya Polindes di Mamegang dan Marajai anak Desa Uren, Kecamatan Halong, agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kesehatan di masyarakat desa terpencil.
Sementara itu, Sri Fitria Susanti, yang telah mengabdi selama delapan tahun, dan sudah lima tahun sebagai Perawat PTT Daerah, di Puskesmas Desa Uren, Kecamatan Halong, berharap adanya perbaikan nasib para Bidan dan Perawat PTT Daerah, untuk diperjuangkan dan diprioritaskan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
"Adakah kemungkinan nasib kami akan lebih baik sebagai CPNS kelak, serta bagaimana gajih kami ke depannya, apakah PTT Daerah hanya seperti ini atau ada kenaikan kesejahteraan, sementara kinerja dan pelayanan terus dikejar untuk ditingkatkan. Kami adalah ujung tombak di desa-desa terpencil, selain itu kami terus siaga selama 24 jam, ketika aktivitas Puskesmas selesai pada jam kerja," paparnya.
Ketua DPRD Balangan, H Abdul Hadi mengatakan, terkait keterlambatan gajih serta pernyataan adanya kenaikan tunjangan atau gajih, pihaknya akan mengkoordinasikan kepada Dinas Kesehatan.
Kemudian terkait Polindes, ia mengatakan adanya kendala peningkatan infrastruktur termasuk Polindes, akibat dari pemecahan Dinas-dinas yang dinilai belum begitu mendesak.
Dan mengenai nasib PTT Daerah untuk naik sebagai CPNS, pihaknya berjanji akan memperjuangkan nasib para punggawa kesehatan di daerah, yang merupakan putera dan puteri terbaik daerah itu sendiri, tegasnya.
"Menyangkut masalah penggajihan, jadi gajih setiap honorer dan PNS diketuk bulan November dan tuntas di ketuk oleh DPRD melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ada di APBD. Tekhnis pembayaran berarti ada di dinas masing-masing, terkait gajih bidan dan perawat PTT Daerah berarti masalahnya ada di Dinas Kesehatan," tuturnya.
Diterangkan, yang diketuk oleh DPRD itu terkait belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung sendiri sudah termasuk honorer, tunjangan, bahkan hingga cleaning service.
"Sesuai tugas dan fungsi di DPRD untuk pengetukan APBD itu kami selalu mengupayakan tepat waktu," pungkasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018