Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalimantan Selatan yang diketuai H Karlie Hanafi Kalianda menginginkan percepatan pembangunan berbagai infrastruktur yang cukup strategis dan sudah terprogram.
Keinginan itu dalam tanggapan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2017 dibacakan H Puar Junaidi pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Senin.
Beberapa infrastruktur yang bernilai strategis dan mengharapkan segera penyelesaian atau memerlukan percepatan pembangunan, antara lain jembatan yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dengan Kotabaru yang berada di wilayah timur Kalsel.
Selain itu, pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulici, ibu kota Tanbu, serta jalur kereta api di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk empat juta jiwa lebih.
Wakil rakyat Kalsel dari Partai Golkar tersebut berharap, agar pemerintah pusat mengakomodir keinginan percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur itu, sehingga segera terwujud.
Guna percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, menurut FPG, perlu melalukan strategi lobi intensif kepada pemerintah pusat, serta sinergi memperkuat jaringan di level pusat.
Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel Tahun 2017, FPG DPRD setempat juga mengapresiasi, karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
APBD Kalsel 2017 itu sendiri realisasi pendapatan Rp5.609.663.321.766,66 tau 93,27 persen dari yang dianggarkan, dan bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan 7,49 persen.
Kemudian belanja daerah Kalsel 2017 realisasinya Rp5.845.800.625.741,18 atau 91,63 persen, yang mengalami kenaikan 12,88 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, selain wakil ketuanya H Hamsyuri SH, juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Keinginan itu dalam tanggapan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2017 dibacakan H Puar Junaidi pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Senin.
Beberapa infrastruktur yang bernilai strategis dan mengharapkan segera penyelesaian atau memerlukan percepatan pembangunan, antara lain jembatan yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dengan Kotabaru yang berada di wilayah timur Kalsel.
Selain itu, pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulici, ibu kota Tanbu, serta jalur kereta api di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk empat juta jiwa lebih.
Wakil rakyat Kalsel dari Partai Golkar tersebut berharap, agar pemerintah pusat mengakomodir keinginan percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur itu, sehingga segera terwujud.
Guna percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, menurut FPG, perlu melalukan strategi lobi intensif kepada pemerintah pusat, serta sinergi memperkuat jaringan di level pusat.
Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel Tahun 2017, FPG DPRD setempat juga mengapresiasi, karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
APBD Kalsel 2017 itu sendiri realisasi pendapatan Rp5.609.663.321.766,66 tau 93,27 persen dari yang dianggarkan, dan bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan 7,49 persen.
Kemudian belanja daerah Kalsel 2017 realisasinya Rp5.845.800.625.741,18 atau 91,63 persen, yang mengalami kenaikan 12,88 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, selain wakil ketuanya H Hamsyuri SH, juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018