Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan, agar pemerintah provinsi setempat berusaha mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
Selain itu, terus menggali pendapatan daerah yang potensial sebagaimana peraturan perundang-undangan, lanjut Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi SIP tersebut menanggapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2017 pada rapat paripurna DPRD setempat di Banjarmasin, Senin.
Dalam tanggapan Fraksi PKS yang Sekretarisnya Surinto ST itu, mengapresiasi atas keberhasilan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat meraih opinsi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kalsel 2017.
Namun Fraksi PKS tetap mengingatkan atau memberi "warning notice" karena melihat realisasi kinerja keuangan di lapangan, banyak hal yang bisa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Oleh karenanya, dalam tanggapan yang dibacakan Ir Danu Ismadi Sadri MS itu, wakil rakyat dari PKS tersebut tetap mengharapkan agar kompetensi dan integritas para pengelola keuangan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov terus peningkatan.
Mengenai APBD Kalsel 2017, menurut Fraksi PKS DPRD provinsi tersebut, dari segi komposisi terkesan masih kurang berpihak pada pembangunan masyarakat seperti ada pemangkasan.
"Oleh karena itu pula, kita selalu berusaha menjaga postur anggarannya dengan lebih baik dan berpihak pada masyarakat," demikian wakil rakyat dari PKS tersebut.
Rapat paripurna dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kalsel terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi setempat tahun 2017 itu dipimpin ketua lembaga legislatif tersebut, H Burhanuddin S.Sos, MPd.
Sementara APBD Kalsel 2017
realisasi pendapatan Rp5.609.663.321.766,66 atau 93,27 persen dari yang dianggarkan,
Walau realisasi pendapat Kalsel 2017 tidak mencapai 100 persen atau lebih, tetapi bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan 7,49 persen.
Kemudian belanja daerah Kalsel 2017 realisasinya Rp5.845.800.625.741,18 atau 91,63 persen, yang mengalami kenaikan 12,88 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, selain wakil ketuanya H Hamsyuri SH, juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Selain itu, terus menggali pendapatan daerah yang potensial sebagaimana peraturan perundang-undangan, lanjut Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi SIP tersebut menanggapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2017 pada rapat paripurna DPRD setempat di Banjarmasin, Senin.
Dalam tanggapan Fraksi PKS yang Sekretarisnya Surinto ST itu, mengapresiasi atas keberhasilan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat meraih opinsi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kalsel 2017.
Namun Fraksi PKS tetap mengingatkan atau memberi "warning notice" karena melihat realisasi kinerja keuangan di lapangan, banyak hal yang bisa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Oleh karenanya, dalam tanggapan yang dibacakan Ir Danu Ismadi Sadri MS itu, wakil rakyat dari PKS tersebut tetap mengharapkan agar kompetensi dan integritas para pengelola keuangan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov terus peningkatan.
Mengenai APBD Kalsel 2017, menurut Fraksi PKS DPRD provinsi tersebut, dari segi komposisi terkesan masih kurang berpihak pada pembangunan masyarakat seperti ada pemangkasan.
"Oleh karena itu pula, kita selalu berusaha menjaga postur anggarannya dengan lebih baik dan berpihak pada masyarakat," demikian wakil rakyat dari PKS tersebut.
Rapat paripurna dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kalsel terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi setempat tahun 2017 itu dipimpin ketua lembaga legislatif tersebut, H Burhanuddin S.Sos, MPd.
Sementara APBD Kalsel 2017
realisasi pendapatan Rp5.609.663.321.766,66 atau 93,27 persen dari yang dianggarkan,
Walau realisasi pendapat Kalsel 2017 tidak mencapai 100 persen atau lebih, tetapi bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan 7,49 persen.
Kemudian belanja daerah Kalsel 2017 realisasinya Rp5.845.800.625.741,18 atau 91,63 persen, yang mengalami kenaikan 12,88 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, selain wakil ketuanya H Hamsyuri SH, juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018