Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Forum Komunikasi Madrasah Aliyah (FKMA) Kalimantan Selatan menemui Komisi IV Bidang Kesra DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu sore.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin tersebut, FKMA se-provinsi itu mempersoalkan kembali bantuan operasional sekolah dari pemerintah daerah (Bosda) setempat.
Ketua FKMA Kalsel Zainal Ilmi SAg, MPd mengaku kecewa atas sikap pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang terkesan kurang memperhatikan sekolah berbasis agama, seperti Madrasah Aliyah Swasta (MAS).
Padahal mereka, baik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) maupun MAS juga membutuhkan/mengharap dana Bosda guna kelancaran kegiatan belajar mengajar, termasuk untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tuturnya.
"Proposal permohonan Bosda tersebut kami sampaikan saat pembahasan RAPBD Kalsel 2018, ternyata tidak masuk dengan alasan usulan itu hilang," lanjut Kepala MAS Istiqamah Banjarmasin tersebut.
"Sesuai petunjuk/saran Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, kami kembali akan mengajukan proposal serupa yang akan dikawal wakil-wakil rakyat kita," demikian Zainal Ilmi.
Menanggapi persoalan Bosda bagi Madrasah Aliyah (MA) tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel menyatakan, pihaknya akan mengawal dalam pembahasan RAPBD provinsi setempat tahun 2019.
"Sebagai wakil rakyat kita menyayangkan sikap Pemprov Kalsel yang kurang peduli terhadap sekolah keagamaan, seperti halnya MAN/MAS. Padahal mereka juga mempunyai hak, walau secara kelembagaan berada di bawah Kementerian Agama," tuturnya.
Politikus muda Partai Gerindra tersebut menunjuk contoh provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana Pemprovnya juga memberikan dana Bosda terhadap MA setempat.
"Mengapa MA di Kalsel tidak mendapatkan Bosda, padahal terkenal dengan masyarakatnya yang religius. Oleh karena itu ke depan, Pemprov Kalsel kembali memperhatikan sekolah keagamaan, seperti memberi dana Bosda," demikian Lutfi.
Pertemuan antara FKMA Kalsel dengan wakil rakyat provinsi yang juga membidangi pendidikan dan keagamaan itu berakhir saat tiba shalat Maghrib.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin tersebut, FKMA se-provinsi itu mempersoalkan kembali bantuan operasional sekolah dari pemerintah daerah (Bosda) setempat.
Ketua FKMA Kalsel Zainal Ilmi SAg, MPd mengaku kecewa atas sikap pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang terkesan kurang memperhatikan sekolah berbasis agama, seperti Madrasah Aliyah Swasta (MAS).
Padahal mereka, baik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) maupun MAS juga membutuhkan/mengharap dana Bosda guna kelancaran kegiatan belajar mengajar, termasuk untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tuturnya.
"Proposal permohonan Bosda tersebut kami sampaikan saat pembahasan RAPBD Kalsel 2018, ternyata tidak masuk dengan alasan usulan itu hilang," lanjut Kepala MAS Istiqamah Banjarmasin tersebut.
"Sesuai petunjuk/saran Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, kami kembali akan mengajukan proposal serupa yang akan dikawal wakil-wakil rakyat kita," demikian Zainal Ilmi.
Menanggapi persoalan Bosda bagi Madrasah Aliyah (MA) tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel menyatakan, pihaknya akan mengawal dalam pembahasan RAPBD provinsi setempat tahun 2019.
"Sebagai wakil rakyat kita menyayangkan sikap Pemprov Kalsel yang kurang peduli terhadap sekolah keagamaan, seperti halnya MAN/MAS. Padahal mereka juga mempunyai hak, walau secara kelembagaan berada di bawah Kementerian Agama," tuturnya.
Politikus muda Partai Gerindra tersebut menunjuk contoh provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana Pemprovnya juga memberikan dana Bosda terhadap MA setempat.
"Mengapa MA di Kalsel tidak mendapatkan Bosda, padahal terkenal dengan masyarakatnya yang religius. Oleh karena itu ke depan, Pemprov Kalsel kembali memperhatikan sekolah keagamaan, seperti memberi dana Bosda," demikian Lutfi.
Pertemuan antara FKMA Kalsel dengan wakil rakyat provinsi yang juga membidangi pendidikan dan keagamaan itu berakhir saat tiba shalat Maghrib.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018