Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus I lembaga legislatif provinsi tersebut membicarakan mengenai penyertaan modal dengan PT Asuransi Bangun Askrida yang kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas SH MH mengemukakan itu di Banjarmasin, sebelum menemui manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, Jumat.
Pansus I DPRD Kalsel tersebut membahas tiga Raperda dari eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yaitu Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Selain itu, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemprov Kepada PT MJIS, serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel Kepada PT Asuransi Bangun Akrida.
"Kita menemui manajemen BUMN yang bergerak di bidang jasa keasuransian tersebut untuk mengetahui lebih jauh kinerja pengelolaan penyertaan modal dari Pemprov selama ini," ujar ensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain itu, untuk mengetahui prospektif usaha keasuransian tersebut dalam kaitan penerimaan daerah bagi penyerta modal, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Memang dalam penjelasan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, bahwa perusahaan asuransi milik negara yang pemegang sahamnya juga dari Pemprov se-Indonesia tersebut turut memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah," tuturnya.
Oleh karenanya Pemprov Kalsel menambah penyertaan modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida guna peningkatan penerimaan daerah dari BUMN itu, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut, tanpa menyebut jumlah penyertaan modal Pemprov setempat.
"Tetapi dalam Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kepada PT Asuransi Bangun Askrida itu, Pemprov Kalsel mau menambah penyertaan modal sebesar Rp470 juta," demikian Suripno Sumas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas SH MH mengemukakan itu di Banjarmasin, sebelum menemui manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, Jumat.
Pansus I DPRD Kalsel tersebut membahas tiga Raperda dari eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yaitu Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Selain itu, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemprov Kepada PT MJIS, serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel Kepada PT Asuransi Bangun Akrida.
"Kita menemui manajemen BUMN yang bergerak di bidang jasa keasuransian tersebut untuk mengetahui lebih jauh kinerja pengelolaan penyertaan modal dari Pemprov selama ini," ujar ensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain itu, untuk mengetahui prospektif usaha keasuransian tersebut dalam kaitan penerimaan daerah bagi penyerta modal, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Memang dalam penjelasan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, bahwa perusahaan asuransi milik negara yang pemegang sahamnya juga dari Pemprov se-Indonesia tersebut turut memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah," tuturnya.
Oleh karenanya Pemprov Kalsel menambah penyertaan modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida guna peningkatan penerimaan daerah dari BUMN itu, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut, tanpa menyebut jumlah penyertaan modal Pemprov setempat.
"Tetapi dalam Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kepada PT Asuransi Bangun Askrida itu, Pemprov Kalsel mau menambah penyertaan modal sebesar Rp470 juta," demikian Suripno Sumas.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017