Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK meminta PT Pelindo dan BUMD PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) memperketat pengawasan pengerukan alur Sungai Barito guna menekan pendangkalan berulang sehingga menghambat pelayaran yang berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Supian di Banjarmasin Jumat, pengelolaan Sungai Barito saat ini berada pada momentum strategis untuk dioptimalkan, mengingat tingginya aktivitas angkutan komoditas yang bergantung pada kelancaran jalur pelayaran menuju pelabuhan di Kalimantan Selatan.
“Saat ini menjadi momentum bagi Ambapers untuk meningkatkan PAD, khususnya dengan mengendalikan sungai-sungai yang dangkal agar kapal bisa melintas lebih cepat dan tidak tergantung waktu,” ujar Supian.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Ambapers dan Pelindo serta instansi terkait lainnya, agar pengelolaan alur Sungai Barito berjalan terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil pengerukan.
Selain itu, Supian juga mengingatkan pengawasan lebih ketat terhadap pihak ketiga pelaksana pengerukan untuk menjamin kualitas pekerjaan, mengingat terdapat kondisi alur Sungai Barito yang kembali dangkal dalam satu hingga tiga bulan setelah dilakukan pengerukan.
“Jangan sampai tidak diawasi, karena bisa dangkal lagi. Ini riskan, setelah dikeruk satu bulan atau tiga bulan kembali lagi,” katanya.
Supian berharap, ke depan interval pengerukan alur Sungai Barito dapat diperpanjang hingga sekitar enam bulan melalui perencanaan teknis yang lebih baik, sehingga biaya operasional lebih efisien dan potensi pendapatan dari jalur logistik Sungai Barito dapat dimaksimalkan.
Pada 2008 PT Ambapers berhasil membuka alur baru Sungai Barito sepanjang 15 kilometer dengan lebar 100 meter, pencapaian tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran strategis pengelolaan alur sungai bagi aktivitas ekonomi dan pelayaran di Kalimantan Selatan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2026