Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut tuntutan demonstran yang menyasar anggota DPR RI sebagai momentum untuk mengevaluasi menyeluruh kinerja sekaligus fasilitas negara yang diterima para wakil rakyat.
Muhaimin, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, mengatakan kritik publik yang belakangan mencuat merupakan cerminan dari ketidakpuasan terhadap cara lembaga legislatif merespons aspirasi masyarakat.
Baca juga: Presiden Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta
"Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu," katanya saat akan menghadiri sidang kabinet.
Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan koreksi bersama, tidak hanya untuk lembaga DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.
Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah tunjangan yang diterima anggota DPR, seperti rumah dan berbagai insentif lain disebutnya kerap menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga wajar bila menjadi sorotan publik.
Muhaimin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk soal gaji dan tunjangan wakil rakyat.
Baca juga: Pelukan belasungkawa Prabowo kepada orang tua Affan
Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan harus dibuka secara jelas kepada masyarakat.
“Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Muhaimin, desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan.
Ia menilai seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Baca juga: Prabowo beri rumah ke keluarga Affan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhaimin sebut demo DPR momentum evaluasi gaji dan tunjang dewan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
Muhaimin, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, mengatakan kritik publik yang belakangan mencuat merupakan cerminan dari ketidakpuasan terhadap cara lembaga legislatif merespons aspirasi masyarakat.
Baca juga: Presiden Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta
"Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu," katanya saat akan menghadiri sidang kabinet.
Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan koreksi bersama, tidak hanya untuk lembaga DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.
Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah tunjangan yang diterima anggota DPR, seperti rumah dan berbagai insentif lain disebutnya kerap menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga wajar bila menjadi sorotan publik.
Muhaimin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk soal gaji dan tunjangan wakil rakyat.
Baca juga: Pelukan belasungkawa Prabowo kepada orang tua Affan
Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan harus dibuka secara jelas kepada masyarakat.
“Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Muhaimin, desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan.
Ia menilai seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Baca juga: Prabowo beri rumah ke keluarga Affan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhaimin sebut demo DPR momentum evaluasi gaji dan tunjang dewan
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025