Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terus berkomitmen menekan jumlah penduduk miskin melalui intervensi di berbagai sektor dan akar permasalahannya.
Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani mengingatkan penanganan kemiskinan akan lebih efektif jika organisasi perangkat daerah mengacu pada data Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu & Terintegrasi (Silangkar).
Baca juga: Petani Pugaan produksi bawang merah biji hibrida capai 15 ton per haktare
"Penanganan kemiskinan harus dari akar masalahnya dengan mengacu data Silangkar," jelas Noor Rifani di Tabalong, Selasa.
Prosentase kemiskinan di "Bumi Saraba Kawa'" saat ini mencapai 5,64 persen, menempati peringkat ketiga tertinggi di Kalsel setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.
Karena itu H Fani (Sapaan bupati) menargetkan Kabupaten Tabalong bisa keluar dari posisi tiga besar tertinggi prosentase kemiskinan melalui strategi dan kebijakan yang akan dilakukan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TPKD).
"Anggaran sudah kita siapkan untuk menjalankan strategi dan kebijakan penanganan kemiskinan agar bisa keluar dari tiga besar tertinggi," tambahnya.
Kebijakan tersebut yakni menurunkan beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Untuk menurunkan beban pengeluaran warga miskin berupa bansos, Jamsos, subsidi hingga jaring pengaman dengan meningkatkan cakupan penerima manfaat serta ketepatan sasaran.
Selain itu strategi meningkatkan pendapatan warga miskin dengan pelatihan formal dan non formal, pengembangan ekonomi lokal serta akses pekerjaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kabupaten Tabalong Arianto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk program penanganan kemiskinan agar lebih efektif.
Baca juga: Jalan Sehat Kerukunan di Tabalong jadi ajang rawat kebhinekaan
"Penurunan angka kemiskinan memang belum signifikan sekitar 0,13 persen dan kita akan mendiskusikan kembali penggunaan anggaran agar progam bisa efektif," jelas Arianto.
Termasuk "bonus" dari dana CSR Adaro dan mitra kerja juga perlu disinkronkan lagi sehingga bantuan bisa berdampak positif bagi penanganan warga miskin.
Pemkab Tabalong sendiri menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun anggaran 2025 sebesar 3,08 persen sampai 3,47 persen.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025