Martapura, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mendukung program jaminan ketenagakerjaan yang siap diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi nonAparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan setempat.
"Kami mendukung program jaminan ketenagakerjaan bagi aparatur nonASN karena mereka juga berhak mendapat perlindungan," ujar Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur di Martapura, Kamis.
Ia mengatakan hal itu pada sosialisasi tentang program jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Menurut dia, tenaga kerja nonASN yang dipekerjakan di lingkungan Pemkab Banjar memang layak mendapat jaminan ketenagakerjaan karena terkait kontrak selama bekerja di pemerintahan.
"Meski pun statusnya nonASN tetapi termasuk kategori pekerja yang harus mendapatkan perlindungan sehingga kami mendukung jika mereka menjadi peserta BPJS," ungkapnya.
Ditekankan dia, sosialisasi yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kalsel diperluas kepada seluruh tenaga kerja nonASN di lingkungan Pemkab Banjar yang jumlahnya ribuan orang.
"Tujuannya agar mereka semua tahu pentingnya masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat perlindungan, disamping pimpinan OPD ikut mendukung program," ucapnya.
Dikatakan, jika program disetujui maka diharapkan seluruh aparatur nonASN menjadi peserta sehingga dapat jaminan ketenagakerjaan dan tidak perlu khawatir jika terkena musibah.
Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kalsel Ramadhan Sayo mengatakan siap menindaklanjuti apa yang diinginkan wakil bupati sehingga seluruh aparatur nonASN jadi peserta.
"Kami siap menindaklanjuti dan benar mereka termasuk pekerja sehingga patut mendapatkan perlindungan atau jaminan ketenagakerjaan dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Ditambahkan dia, saat ini sebagai OPD di sejumlah daerah di Kalsel sudah mulai menjalin kerja sama dan mendaftarkan tenaga kerja nonASN dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Harapan kami, seluruh tenaga kerja nonASN di Pemkab Banjar menjadi peserta sehingga mereka tenang dalam menjalankan tugasnya karena sudah ada jaminan kesehatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kami mendukung program jaminan ketenagakerjaan bagi aparatur nonASN karena mereka juga berhak mendapat perlindungan," ujar Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur di Martapura, Kamis.
Ia mengatakan hal itu pada sosialisasi tentang program jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Menurut dia, tenaga kerja nonASN yang dipekerjakan di lingkungan Pemkab Banjar memang layak mendapat jaminan ketenagakerjaan karena terkait kontrak selama bekerja di pemerintahan.
"Meski pun statusnya nonASN tetapi termasuk kategori pekerja yang harus mendapatkan perlindungan sehingga kami mendukung jika mereka menjadi peserta BPJS," ungkapnya.
Ditekankan dia, sosialisasi yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kalsel diperluas kepada seluruh tenaga kerja nonASN di lingkungan Pemkab Banjar yang jumlahnya ribuan orang.
"Tujuannya agar mereka semua tahu pentingnya masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat perlindungan, disamping pimpinan OPD ikut mendukung program," ucapnya.
Dikatakan, jika program disetujui maka diharapkan seluruh aparatur nonASN menjadi peserta sehingga dapat jaminan ketenagakerjaan dan tidak perlu khawatir jika terkena musibah.
Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kalsel Ramadhan Sayo mengatakan siap menindaklanjuti apa yang diinginkan wakil bupati sehingga seluruh aparatur nonASN jadi peserta.
"Kami siap menindaklanjuti dan benar mereka termasuk pekerja sehingga patut mendapatkan perlindungan atau jaminan ketenagakerjaan dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Ditambahkan dia, saat ini sebagai OPD di sejumlah daerah di Kalsel sudah mulai menjalin kerja sama dan mendaftarkan tenaga kerja nonASN dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Harapan kami, seluruh tenaga kerja nonASN di Pemkab Banjar menjadi peserta sehingga mereka tenang dalam menjalankan tugasnya karena sudah ada jaminan kesehatan," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017