Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Prof Sutarto Hadi menduduki jabatan strategis di tingkat nasional sebagai Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia.
Menurut Sutarto Hadi di Banjarmasin, Senin, dirinya baru aktif menjabat Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia itu pada 2018.
"Kalau sekarang saya menduduki jabatan anggota dewan pertimbangan Forum Rektor Indonesia, baru nanti pada konferensi Forum Rektor Indonesia ke-20 di Makassar pada 2018 dilantik jadi wakil ketua umum," ujarnya.
Sutarto Hadi mengatakan dirinya dipilih oleh lebih 4.000 universitas anggota Forum rektor Indonesia menduduki wakil ketua umum tersebut pada konferensi Forum rektor Indonesia 2017 di Jakarta.
"Jadi ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya juga ULM karena dipercaya menduduki jabatan tersebut," ujarnya.
Sutarto Hadi menyebutkan, tugas Forum Rektor Indonesia sangatlah strategis, diantaranya harus terus menjaga perguruan tinggi bebas dari politik.
"Universitas itu harus terus berada diposisi netral sebagai penyeimbang, jangan sampai dijadikan alat politis, itu tidak benar," tegasnya.
Sebab, terang dia, Forum rektor Indonesia ini didirikan pada masa reformasi tahun 1998, di mana gejolak krisis politik dan ekonomi melanda negeri ini, jadi jiwa dan semangatnya harus terus dijaga demi keutuhan NKRI.
Selain itu, kata dia, Forum rektor Indonesia juga menjadi semangat kemajuan dan kesejahteraan kampus termasuk dosen dan mahasiswanya, utamanya menyampaikan aspirasi ke pemerintah untuk mengkritisi segala kebijakan.
Salah satunya, ungkap Sutarto Hadi, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Permenristek nomor 20 tahun 2017 yang memberlakukan membuat publikasi karya ilmiah bagi para dosen utamanya bagi profesor.
Menurut penilaiannya, syaratnya ini sangatlah berat, sebab harus publikasinya di jurnal internasional, karena tidak semua dosen bisa memenuhinya dalam waktu singkat, hingga kebijakan itu bisa dievaluasi.
"Sebab kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada November 2017, kalau tidak dipenuhi maka tunjangan profesor akan diputus pada tahun 2018, inilah yang membuat banyak keresahan para guru besar," tuturnya.
Sutarto menegaskan bahwa keresahan para dosen senior di kampus-kampus ini menjadi tugas lembaganya di Forum Rektor Indonesia untuk memperjuangkannya, yakni, melakukan negosiasi dengan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
Di sisi lain, ujarnya, Forum Rektor Indonesia juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, di mana perguruan swasta juga menjadi perhatian untuk juga dibantu pemerintah.
"Sebabkan, hampir 90 persen perguruan tinggi di nusantara ini berstatus swasta, yang negerinya hanya sekitar 150 universitas saja, jadi diperjuangkan agar tidak terjadi kesenjangannya," pungkas Sutarto Hadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Menurut Sutarto Hadi di Banjarmasin, Senin, dirinya baru aktif menjabat Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia itu pada 2018.
"Kalau sekarang saya menduduki jabatan anggota dewan pertimbangan Forum Rektor Indonesia, baru nanti pada konferensi Forum Rektor Indonesia ke-20 di Makassar pada 2018 dilantik jadi wakil ketua umum," ujarnya.
Sutarto Hadi mengatakan dirinya dipilih oleh lebih 4.000 universitas anggota Forum rektor Indonesia menduduki wakil ketua umum tersebut pada konferensi Forum rektor Indonesia 2017 di Jakarta.
"Jadi ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya juga ULM karena dipercaya menduduki jabatan tersebut," ujarnya.
Sutarto Hadi menyebutkan, tugas Forum Rektor Indonesia sangatlah strategis, diantaranya harus terus menjaga perguruan tinggi bebas dari politik.
"Universitas itu harus terus berada diposisi netral sebagai penyeimbang, jangan sampai dijadikan alat politis, itu tidak benar," tegasnya.
Sebab, terang dia, Forum rektor Indonesia ini didirikan pada masa reformasi tahun 1998, di mana gejolak krisis politik dan ekonomi melanda negeri ini, jadi jiwa dan semangatnya harus terus dijaga demi keutuhan NKRI.
Selain itu, kata dia, Forum rektor Indonesia juga menjadi semangat kemajuan dan kesejahteraan kampus termasuk dosen dan mahasiswanya, utamanya menyampaikan aspirasi ke pemerintah untuk mengkritisi segala kebijakan.
Salah satunya, ungkap Sutarto Hadi, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Permenristek nomor 20 tahun 2017 yang memberlakukan membuat publikasi karya ilmiah bagi para dosen utamanya bagi profesor.
Menurut penilaiannya, syaratnya ini sangatlah berat, sebab harus publikasinya di jurnal internasional, karena tidak semua dosen bisa memenuhinya dalam waktu singkat, hingga kebijakan itu bisa dievaluasi.
"Sebab kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada November 2017, kalau tidak dipenuhi maka tunjangan profesor akan diputus pada tahun 2018, inilah yang membuat banyak keresahan para guru besar," tuturnya.
Sutarto menegaskan bahwa keresahan para dosen senior di kampus-kampus ini menjadi tugas lembaganya di Forum Rektor Indonesia untuk memperjuangkannya, yakni, melakukan negosiasi dengan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
Di sisi lain, ujarnya, Forum Rektor Indonesia juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, di mana perguruan swasta juga menjadi perhatian untuk juga dibantu pemerintah.
"Sebabkan, hampir 90 persen perguruan tinggi di nusantara ini berstatus swasta, yang negerinya hanya sekitar 150 universitas saja, jadi diperjuangkan agar tidak terjadi kesenjangannya," pungkas Sutarto Hadi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017