Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan mengharapkan Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah provinsi setempat menjadi perusahaan modern.
"Harapan lain bukan cuma sekadar menjadi perusahaan modern, ke depan BUMD milik pemerintah provinsi tersebut juga bisa menjadi andalan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Pelaksana Tugas Ketua DPRD Provinsi Kalsel Muhaimin di Banjarmasin, Kamis.
BUMD milik Pemprov Kalsel selama ini masih kurang optimal melakoni usaha, terlebih untuk menjadi perusahaan modern, sehingga minim meraih keuntungan, bahkan cenderung bagaikan benalu.
Dari sejumlah BUMD milik pemprov tersebut, baru PT Bank Kalsel yang dahulu berbentuk perusahaan daerah dengan nama Bank Pembangunan Daerah yang sudah banyak menyumbang PAD provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Anggota DPRD Kalsel empat periode itu, mengemukakan potensi peluang usaha bagi BUMD cukup banyak, terlebih untuk menjadi perusahaan modern, apalagi jika melihat sumber daya alam Kalsel.
Sumber daya alam setempat itu, contohnya dalam bidang pertanian dalam arti luas dan kaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016-2021, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Oleh sebab itu, DPRD Kalsel berharap pemprov setempat mendorong atau membenahi kembali BUMD, terutama yang belum berkembang secara optimal dan selama ini masih "menyusu" pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemprov Kalsel kini baru memiliki empat BUMD, yaitu PT Bank Kalsel, Bank Perkreditan Rakyat, PT Bangun Banua, PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).
Namun dari sejumlah BUMD tersebut, baru PT Bank Kalsel yang sudah banyak menyumbang PAD.
Selain itu, ada sebuah perusahan patungan antara PT Bangun Banua dengan PT Pelindo III, yaitu PT Amba Pers mengelola alur ambang Sungai Barito dan bertugas memungut jasa pengguna alur tersebut yang sementara ini baru pada angkutan batu bara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Harapan lain bukan cuma sekadar menjadi perusahaan modern, ke depan BUMD milik pemerintah provinsi tersebut juga bisa menjadi andalan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Pelaksana Tugas Ketua DPRD Provinsi Kalsel Muhaimin di Banjarmasin, Kamis.
BUMD milik Pemprov Kalsel selama ini masih kurang optimal melakoni usaha, terlebih untuk menjadi perusahaan modern, sehingga minim meraih keuntungan, bahkan cenderung bagaikan benalu.
Dari sejumlah BUMD milik pemprov tersebut, baru PT Bank Kalsel yang dahulu berbentuk perusahaan daerah dengan nama Bank Pembangunan Daerah yang sudah banyak menyumbang PAD provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Anggota DPRD Kalsel empat periode itu, mengemukakan potensi peluang usaha bagi BUMD cukup banyak, terlebih untuk menjadi perusahaan modern, apalagi jika melihat sumber daya alam Kalsel.
Sumber daya alam setempat itu, contohnya dalam bidang pertanian dalam arti luas dan kaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016-2021, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Oleh sebab itu, DPRD Kalsel berharap pemprov setempat mendorong atau membenahi kembali BUMD, terutama yang belum berkembang secara optimal dan selama ini masih "menyusu" pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemprov Kalsel kini baru memiliki empat BUMD, yaitu PT Bank Kalsel, Bank Perkreditan Rakyat, PT Bangun Banua, PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).
Namun dari sejumlah BUMD tersebut, baru PT Bank Kalsel yang sudah banyak menyumbang PAD.
Selain itu, ada sebuah perusahan patungan antara PT Bangun Banua dengan PT Pelindo III, yaitu PT Amba Pers mengelola alur ambang Sungai Barito dan bertugas memungut jasa pengguna alur tersebut yang sementara ini baru pada angkutan batu bara.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016