Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan bekerja sama dengan Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, menggelar workshop Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan Siylvina Permatasari, di Kotabaru Jumat, mengatakan tujuan dari workshop ini untuk memecahkan masalah masih adanya daerah kumuh di Kotabaru dan mencari solusinya.
"Selain itu, bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan serta memperbaiki akses masyarakat terhadap insfrastrtuktur pemukiman," terangnya.
Dikatakan, salah satu upaya strategis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada masa 2015-2019, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Asisten II Setda Kabupaten Kotabaru H Akhmad Rivai, menambahkan hingga saat ini di Kabupaten Kotabaru terdapat tiga desa status kumuh, yakni, Dirgahayu, Rampa dan Semayap, Kecamatan Pulaulaut Utara.
"Luas tiga desa yang berada di tengah Ibukota Kabupaten Kotabaru itu sekitar 149,5 hektare," jelas mantan Kepala Dinas Ciptakarya Permukiman dan Perumahan Kotabaru.
Menurut dia, penanganan kawasan kumuh bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena diperlukan sinbergitas antar instansi terkait, pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
Proigram Kotaku juga harusnya sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotabaru, yang kegiatan-kegiatannya dimasukkan dalam APBD secara bertahap.
"Yang terpenting adalah adanya komitmen masing-masing lembaga, baik yang di pusat dan di daerah, terutama masalah anggaran," tutur dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan Siylvina Permatasari, di Kotabaru Jumat, mengatakan tujuan dari workshop ini untuk memecahkan masalah masih adanya daerah kumuh di Kotabaru dan mencari solusinya.
"Selain itu, bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan serta memperbaiki akses masyarakat terhadap insfrastrtuktur pemukiman," terangnya.
Dikatakan, salah satu upaya strategis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada masa 2015-2019, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Asisten II Setda Kabupaten Kotabaru H Akhmad Rivai, menambahkan hingga saat ini di Kabupaten Kotabaru terdapat tiga desa status kumuh, yakni, Dirgahayu, Rampa dan Semayap, Kecamatan Pulaulaut Utara.
"Luas tiga desa yang berada di tengah Ibukota Kabupaten Kotabaru itu sekitar 149,5 hektare," jelas mantan Kepala Dinas Ciptakarya Permukiman dan Perumahan Kotabaru.
Menurut dia, penanganan kawasan kumuh bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena diperlukan sinbergitas antar instansi terkait, pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
Proigram Kotaku juga harusnya sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotabaru, yang kegiatan-kegiatannya dimasukkan dalam APBD secara bertahap.
"Yang terpenting adalah adanya komitmen masing-masing lembaga, baik yang di pusat dan di daerah, terutama masalah anggaran," tutur dia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016