Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Fuad Syehk mengatakan, pada tahun 2016 Kabupaten Batola ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kalsel.
“Dengan adanya peluang yang baik ini, maka Pemkanb Batola perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk menyiapkan pelaksanaan SLRT,†ujar Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola Fuad Syehk, di Marabahan, Kamis (29/9).
Menurt dia, strategi dijalankan dalam pengembangan sistem perlindungan sosial konfrehensif diantaranya, penguatan kelembagaan jaminan sosial, penataan pelaksanaan asistensi sosial, peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, lanjut usia dan pengembangan sistem pelayanan sosial terintegratif hingga ke desa-desa.
Untuk menunjang SLRT di Batola, sebut dia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola telah melakukan pelatihan selama dua hari dari tanggal 29 sampai 30 September 2016.
Jumlah peserta yang diikutkan dalam kegiatan itu, jelas dia, berjumlah 50 orang dengan menghadirkan nara sumber dari SLRT Kementerian Sosial RI, pendamping SLRT Jawa Timur dan SLRT Sulawesi Selatan.
Terpisah, Wakil Bupati Batola Ma’mun Kaderi mengatakan, Pemkab Batola senantiasa terus berupaya dan berusaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Lebihlanjut dia mengemukakan, program dan kegiatan diluncurkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalsel sama dengan ditetapkan Pemkab Batola, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah Batola tahun 2012 – 2017.
Namun demikian, terang dia, Pemkab Batola sangat menyadari masih banyak kelemahan dn kekurangan dalam mengatasi dan menangani berbagai permasalahan sosial masyakarat yang terjadi di daerah tersebut.
Selain minimnya pendanaan dan kurangnya fasilitas, khususnya bagi penyandang permasalahan sosial masyarakat, terangnya, masalah lain yang didapat adalah, terbatasnya tenaga penunjang yang handal dan memadai, menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemkab Batola.
Dia berharap, adanya pelatihan dapat menciptakan tenaga handal dan profesional untuk membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya memfasilitasi permasalahan sosial, termasuk melakukan pendataan dan validasi jumlah masyarakat miskin mendapatkan program perlindungan sosial.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
“Dengan adanya peluang yang baik ini, maka Pemkanb Batola perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk menyiapkan pelaksanaan SLRT,†ujar Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola Fuad Syehk, di Marabahan, Kamis (29/9).
Menurt dia, strategi dijalankan dalam pengembangan sistem perlindungan sosial konfrehensif diantaranya, penguatan kelembagaan jaminan sosial, penataan pelaksanaan asistensi sosial, peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, lanjut usia dan pengembangan sistem pelayanan sosial terintegratif hingga ke desa-desa.
Untuk menunjang SLRT di Batola, sebut dia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola telah melakukan pelatihan selama dua hari dari tanggal 29 sampai 30 September 2016.
Jumlah peserta yang diikutkan dalam kegiatan itu, jelas dia, berjumlah 50 orang dengan menghadirkan nara sumber dari SLRT Kementerian Sosial RI, pendamping SLRT Jawa Timur dan SLRT Sulawesi Selatan.
Terpisah, Wakil Bupati Batola Ma’mun Kaderi mengatakan, Pemkab Batola senantiasa terus berupaya dan berusaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Lebihlanjut dia mengemukakan, program dan kegiatan diluncurkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalsel sama dengan ditetapkan Pemkab Batola, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah Batola tahun 2012 – 2017.
Namun demikian, terang dia, Pemkab Batola sangat menyadari masih banyak kelemahan dn kekurangan dalam mengatasi dan menangani berbagai permasalahan sosial masyakarat yang terjadi di daerah tersebut.
Selain minimnya pendanaan dan kurangnya fasilitas, khususnya bagi penyandang permasalahan sosial masyarakat, terangnya, masalah lain yang didapat adalah, terbatasnya tenaga penunjang yang handal dan memadai, menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemkab Batola.
Dia berharap, adanya pelatihan dapat menciptakan tenaga handal dan profesional untuk membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya memfasilitasi permasalahan sosial, termasuk melakukan pendataan dan validasi jumlah masyarakat miskin mendapatkan program perlindungan sosial.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016