Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, mengatakan penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 berdsarkan evaluasi yang ditekankan pada sistem administrasi keuangan terhadap upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil program kerja daerah.
Pernyataan itu disampaikan oleh bupati dalam rangka menjawab pandangan umum fraksi anggota DPRD terhadap rancangan peranturan daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan 2011 melalui sidang pari purna yang berlangsung di Batulicin, Senin(3/10).
"Pemerintah dan DPR selaku mitra kerja telah melaksanakan administrasi keuangan secara baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini tentu semakin memperkaya wacana bersama dalam hal mengevaluasi Perubahan APBD anggaran 2011 sebagaimana yang kita harapkan," katanya.
Bupati menambahkan akan terus berusaha melakukan upaya yang optimal dalam rangka menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) terhadap APBD agar di tahun yang datang menjadi lebih baik dan lebih sempurna.
Berbagai inovasi juga akan terus dicari sebagai upaya peningkatkan pandapatan asli daerah (PAD) melalui satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) penghasil agar peruntukanya atau pembagian belanja daerah menjadi berimbang.
Selama ini pemerintah diakui masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan pusat yang banyak terserap untuk belanja pegawai (Honor PNS).
Sebab dana yang bersifat untuk belanja tidak langsung, tidak hanya diperuntukkan belanja pegawai saja namun juga belanja lain yang berhubungan dengan masyarakat seperti belanja hibah dan bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa.
Jika diprosentase, tambahnya, jumlah dana perimbangan yang diperuntukan belanja tidak langsung mencapai sekitar 56,63 perse. Dan belanja yang bersifat langsung mencapai sekitar 43,37 persen.
Menurut bupati, berkurangnya PAD tidak menandakan bahwa APBD 2011 mengalami defisit. Sebab kurangnya dana tersebut di imbangi dengan berkurangnya belanja lain yang sifatnya rutin.
"Sehingga, APBD perubahan 2011 masih mengalami surplus," jelas bupati dalam persidangan tersebut.
Serapan APBD 2011 yang diperuntukan belanja modal seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya pada triwulan ke II dari jumlah pagu sekitar Rp.229.520.162.831.00 tercapai sebesar Rp.4.806.771.550,00 atau sekitar 2,09 persen.
Jumlah ini dipastikan bertambah pada realisasi triwulan ke III dan IV karena awal triwulan tersebut, SKPD akan selesai melaksanakan kontrak dan tertender untuk semua proyeknya.
"Kami harap penjabaran APBD 2011 dapat menjadi parameter dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terefleksi melalui estimasi perubahan. Sehingga kita mampu mewujudkan tatanan pemerintah yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," demikian bupati. (Yanto/B)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
Pernyataan itu disampaikan oleh bupati dalam rangka menjawab pandangan umum fraksi anggota DPRD terhadap rancangan peranturan daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan 2011 melalui sidang pari purna yang berlangsung di Batulicin, Senin(3/10).
"Pemerintah dan DPR selaku mitra kerja telah melaksanakan administrasi keuangan secara baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini tentu semakin memperkaya wacana bersama dalam hal mengevaluasi Perubahan APBD anggaran 2011 sebagaimana yang kita harapkan," katanya.
Bupati menambahkan akan terus berusaha melakukan upaya yang optimal dalam rangka menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) terhadap APBD agar di tahun yang datang menjadi lebih baik dan lebih sempurna.
Berbagai inovasi juga akan terus dicari sebagai upaya peningkatkan pandapatan asli daerah (PAD) melalui satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) penghasil agar peruntukanya atau pembagian belanja daerah menjadi berimbang.
Selama ini pemerintah diakui masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan pusat yang banyak terserap untuk belanja pegawai (Honor PNS).
Sebab dana yang bersifat untuk belanja tidak langsung, tidak hanya diperuntukkan belanja pegawai saja namun juga belanja lain yang berhubungan dengan masyarakat seperti belanja hibah dan bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa.
Jika diprosentase, tambahnya, jumlah dana perimbangan yang diperuntukan belanja tidak langsung mencapai sekitar 56,63 perse. Dan belanja yang bersifat langsung mencapai sekitar 43,37 persen.
Menurut bupati, berkurangnya PAD tidak menandakan bahwa APBD 2011 mengalami defisit. Sebab kurangnya dana tersebut di imbangi dengan berkurangnya belanja lain yang sifatnya rutin.
"Sehingga, APBD perubahan 2011 masih mengalami surplus," jelas bupati dalam persidangan tersebut.
Serapan APBD 2011 yang diperuntukan belanja modal seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya pada triwulan ke II dari jumlah pagu sekitar Rp.229.520.162.831.00 tercapai sebesar Rp.4.806.771.550,00 atau sekitar 2,09 persen.
Jumlah ini dipastikan bertambah pada realisasi triwulan ke III dan IV karena awal triwulan tersebut, SKPD akan selesai melaksanakan kontrak dan tertender untuk semua proyeknya.
"Kami harap penjabaran APBD 2011 dapat menjadi parameter dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terefleksi melalui estimasi perubahan. Sehingga kita mampu mewujudkan tatanan pemerintah yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," demikian bupati. (Yanto/B)
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011