Amuntai, (Antaranews.Kalsel)-Pengembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di daerah tertinggal mendapat penilaian plus oleh tim penilai apresiasi gugus dan Bunda PAUD.
Ketua Tim Penilai Apresiasi Bunda PAUD dari Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan Iriansyah di Amuntai, Rabu mengatakan, upaya pengembangan lembaga PAUD didaerah tertinggal seperti halnya Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) perlu mendapat apresiasi dan penilaian plus atas upayanya ditengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
"Contohnya saja, Pemda HSU memberikan insentif kepada Bunda dan gugus PAUD meski hanya Rp250 ribu perbulan dan Rp325 ribu untuk kawasan tertinggal, meski nilainya kecil menurut pandangan tim ditingkat nasional nantinya atau menurut daerah lain yang lebih maju, namun harus dinilai dari upaya dan kondisi daerahnya sehingga pantas mendapat penilaian plus," ujar Iriansyah.
Iriansyah mengatakan, Pemda HSU juga memberikan bantuan jaminan kesehatan untuk tenaga pendidik PAUD melalui kesepertaan Kartu Sehat Amuntai, sehingga setiap guru PAUD dapat berobat gratis sesuai peraturannya.
Iriansyah yang juga menjabat Kepala Balai Teknik Informasi dan Komunikasi Pendidikan ini berharap Bunda PAUD Kabupaten HSU tidak perlu malu menyampaikan berbagai upaya yang sudah dilakukan meski terkesan biasa saja.
Ia mengatakan, penilaian apresiasi Bunda PAUD meliputi APK PAUD, Peran Pemda melalui APBD bagi pengembangan PAUD, kreasi dan inovasi PAUD dalam kemitraan serta upaya mewujudkan program satu desa satu PAUD yang sudah dulakukan.
Anggota tim lainnya Rusman mengatakan, kabupaten/kota dianggap sudah mampu mewujudkan program satu desa satu PAUD, diantaranya melalui kebijakan mengintegrasikan kegiatan PAUD dengan Posyandu, sehingga upaya pengembangan PAUD sudah harus terfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas PAUD.
Pada kegiatan penilaian Gugus dan Bunda PAUD di Kabupaten HSU, Bunda PAUD HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid menginformasikan sebanyak 214 desa dan 5 kelurahan didaerahnya sudah memiliki Bunda PAUD, terhitung sebanyak 250 lembaga PAUD yang sudah dibentuk.
"Bahkan ada desa yang memiliki lebih dari sattu lembaga PAUD sesuai kebutuhan masyarakat desa," terangnya.
Anisah menambahkan, Lembaga PAUD didaerahnya sudah menjalin kemitraan dengan menandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan HIMPAUDNI dan IGTKI serta bermita kerja dengan instansi Pemda seperti Dinas Pendidikan, Dekranasda, Badan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
Bunda PAUD yang didampingi Kepala Bidang Bina PAUDNI Dinas Pendidikan HSU Hj Lailatanur Raudah memaparkan berbagai upaya pengembangan PAUD dilakukan seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendidik PAUD dan meningkatkan jenjang pendidikan mereka minimal Sarjana atau S1.
"Dalam jangka panjang kita berharap bisa meningkatkan jenjang pendidikan guru PAUD menjadi S1 dan melengkapi sarana prasarana lembaga PAUD yang masih kurang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua Tim Penilai Apresiasi Bunda PAUD dari Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan Iriansyah di Amuntai, Rabu mengatakan, upaya pengembangan lembaga PAUD didaerah tertinggal seperti halnya Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) perlu mendapat apresiasi dan penilaian plus atas upayanya ditengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
"Contohnya saja, Pemda HSU memberikan insentif kepada Bunda dan gugus PAUD meski hanya Rp250 ribu perbulan dan Rp325 ribu untuk kawasan tertinggal, meski nilainya kecil menurut pandangan tim ditingkat nasional nantinya atau menurut daerah lain yang lebih maju, namun harus dinilai dari upaya dan kondisi daerahnya sehingga pantas mendapat penilaian plus," ujar Iriansyah.
Iriansyah mengatakan, Pemda HSU juga memberikan bantuan jaminan kesehatan untuk tenaga pendidik PAUD melalui kesepertaan Kartu Sehat Amuntai, sehingga setiap guru PAUD dapat berobat gratis sesuai peraturannya.
Iriansyah yang juga menjabat Kepala Balai Teknik Informasi dan Komunikasi Pendidikan ini berharap Bunda PAUD Kabupaten HSU tidak perlu malu menyampaikan berbagai upaya yang sudah dilakukan meski terkesan biasa saja.
Ia mengatakan, penilaian apresiasi Bunda PAUD meliputi APK PAUD, Peran Pemda melalui APBD bagi pengembangan PAUD, kreasi dan inovasi PAUD dalam kemitraan serta upaya mewujudkan program satu desa satu PAUD yang sudah dulakukan.
Anggota tim lainnya Rusman mengatakan, kabupaten/kota dianggap sudah mampu mewujudkan program satu desa satu PAUD, diantaranya melalui kebijakan mengintegrasikan kegiatan PAUD dengan Posyandu, sehingga upaya pengembangan PAUD sudah harus terfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas PAUD.
Pada kegiatan penilaian Gugus dan Bunda PAUD di Kabupaten HSU, Bunda PAUD HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid menginformasikan sebanyak 214 desa dan 5 kelurahan didaerahnya sudah memiliki Bunda PAUD, terhitung sebanyak 250 lembaga PAUD yang sudah dibentuk.
"Bahkan ada desa yang memiliki lebih dari sattu lembaga PAUD sesuai kebutuhan masyarakat desa," terangnya.
Anisah menambahkan, Lembaga PAUD didaerahnya sudah menjalin kemitraan dengan menandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan HIMPAUDNI dan IGTKI serta bermita kerja dengan instansi Pemda seperti Dinas Pendidikan, Dekranasda, Badan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
Bunda PAUD yang didampingi Kepala Bidang Bina PAUDNI Dinas Pendidikan HSU Hj Lailatanur Raudah memaparkan berbagai upaya pengembangan PAUD dilakukan seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendidik PAUD dan meningkatkan jenjang pendidikan mereka minimal Sarjana atau S1.
"Dalam jangka panjang kita berharap bisa meningkatkan jenjang pendidikan guru PAUD menjadi S1 dan melengkapi sarana prasarana lembaga PAUD yang masih kurang," katanya.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016