Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (BI Kalsel) Wahyu Pratomo menyarankan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotabaru menempuh empat langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.
"Ada empat langkah kita sarankan kepada TPID Kotabaru untuk mengendalikan inflasi," ujar Wahyu Pratomo dalam siaran pers, Selasa (24/1).
Pertama, terang dia, melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara lebih terencana dan terfokus pada lokasi sampling inflasi.
Kedua, lanjut dia, mengoptimalkan penggunaan cold storage agar komoditas pangan strategis memiliki daya tahan yang lebih lama.
Ketiga, tambahnya, perluasan kerjasama antar daerah dengan Sulawesi yang ditunjang dengan penyaluran subisidi ongkos angkut.
Keempat, papar dia, upaya edukasi petani soal metode tanam, hilirisasi, dan rantai dagang yang lebih optimal.
Rapat koordinasi, ungkap dia, merupakan agenda kerja rutin TPID Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk evaluasi kinerja pengendalian inflasi, serta wadah untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi.
Ke depan, tambahnya lagi, sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023.
Wakil Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kotabaru merupakan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi pada 2022, yakni mencapai 8,65 persen.
"Beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru. Di antaranya, kenaikan harga BBM, faktor cuaca, kenaikan tarif angkutan udara serta penurunan produksi beras lokal akibat serangan hama tungro," ujar Andi Rudi Latif, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten Kotabaru.
Untuk itu, sebut dia, pihaknya berharap rapat koordinasi bisa menindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang terukur oleh jajarannya, sehingga upaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan lebih optimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan, inflasi tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, jelas dia, pihaknya mendorong TPID Kotabaru untuk melakukan upaya ekstra pengendalian inflasi sejak dini, antara lain dengan cara meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) serta merealisasikan anggaran pengendalian inflasi secara lebih terukur.
Di samping itu, ungkap dia, distribusi elpiji 3 kilogram dilakukan secara tertutup.
"Skema itu telah dipraktikkan oleh Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru untuk mengatasi tingginya harga bahan bakar rumah tangga," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Ada empat langkah kita sarankan kepada TPID Kotabaru untuk mengendalikan inflasi," ujar Wahyu Pratomo dalam siaran pers, Selasa (24/1).
Pertama, terang dia, melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara lebih terencana dan terfokus pada lokasi sampling inflasi.
Kedua, lanjut dia, mengoptimalkan penggunaan cold storage agar komoditas pangan strategis memiliki daya tahan yang lebih lama.
Ketiga, tambahnya, perluasan kerjasama antar daerah dengan Sulawesi yang ditunjang dengan penyaluran subisidi ongkos angkut.
Keempat, papar dia, upaya edukasi petani soal metode tanam, hilirisasi, dan rantai dagang yang lebih optimal.
Rapat koordinasi, ungkap dia, merupakan agenda kerja rutin TPID Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk evaluasi kinerja pengendalian inflasi, serta wadah untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi.
Ke depan, tambahnya lagi, sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023.
Wakil Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kotabaru merupakan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi pada 2022, yakni mencapai 8,65 persen.
"Beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru. Di antaranya, kenaikan harga BBM, faktor cuaca, kenaikan tarif angkutan udara serta penurunan produksi beras lokal akibat serangan hama tungro," ujar Andi Rudi Latif, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten Kotabaru.
Untuk itu, sebut dia, pihaknya berharap rapat koordinasi bisa menindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang terukur oleh jajarannya, sehingga upaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan lebih optimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan, inflasi tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, jelas dia, pihaknya mendorong TPID Kotabaru untuk melakukan upaya ekstra pengendalian inflasi sejak dini, antara lain dengan cara meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) serta merealisasikan anggaran pengendalian inflasi secara lebih terukur.
Di samping itu, ungkap dia, distribusi elpiji 3 kilogram dilakukan secara tertutup.
"Skema itu telah dipraktikkan oleh Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru untuk mengatasi tingginya harga bahan bakar rumah tangga," terangnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023