Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima penghargaan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut 2015 hingga 2021 serta penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik Pertama dalam Kinerja penyaluran Dana Desa triwulan III tahun 2022.
Penjabat (Pj) Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah di Banjarbaru, Rabu menyambut gembira penghargaan ini sebagai hasil kerja keras dan kekompakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik.
"Namun jangan berpuas hati dulu karena masih banyak yang harus dibenahi dan apa yang kita capai hari ini hendaknya jadi semangat untuk membuktikan kita mampu lebih baik kedepannya," ujar Raden Suria.
R Suria mengatakan, kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat harus terus ditingkatkan karena perkembangan di masyarakat semakin kompleks membutuhkan pelayanan yang prima.
Menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Raden Suria menyatakan siap menindaklanjuti arahan Gubernur Kalsel terkait alokasi TKD 2023.
Penjabat Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah didampingi sejumlah pejabat Pemkab HSU menerima penghargaan WTP ke -7 berturut-turut dan kinerja penyaluran dana desa terbaik Aula Kantor Gubernur Kalsel didampingi Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu (7/12/22). (ANTARA/Eddy A/Diskominfo HSU)
Dikatakan, Kabupaten HSU mendapatkan kenaikan alokasi TKD 20,54% dari tahun sebelumnya atau senilai Rp1,1 triliun. Penyerahan DIPA dan TKD 2023 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBD 2023.
"Sebagaimana arahan yang kami terima, TKD 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah," terangnya.
Pj Bupati juga menyampaikan arahan Gubernur Kalsel agar setiap kepala daerah lebih serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dan mempercepat realisasi belanja, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 yang tidaklah mudah.
Kepala daerah juga diingatkan untuk selalu mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Para kesempatan penyerahan DIPA ini, lanjut R Suria, dipaparkan kondisi perekonomian nasional menjelang akhir tahun 2022 yang menunjukkan tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan diatas 5% selama empat triwulan berturut-turut. Pada triwulan III bahkan mencapai 5,72% (yoy).
Inflasi nasional relatif moderat dibandingkan negara-negara lain dan menunjukkan penurunan ke level 5.42% (yoy) di bulan November dari sebelumnya 5,71% di bulan Oktober 2022.
Sementara pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan (Kalsel) triwulan III mencapai 5,59% (yoy). Meskipun ditingkat regional Kalsel angka inflasi bulan November 2022 masih cukup tinggi diatas inflasi nasional yang mencapai 7,06% (yoy).
Dengan capaian tersebut, kata R Suria, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun pemerintah harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero COVID-19 policy di RRC yang menyebabkan perlambatan ekonominya.
Hal lain yang perlu diwaspadai yaitu pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat periemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.
