Bupati Tanah Laut HM Sukamta mendapat masukan dari pandangan umum seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut (DPRD) pada rapat paripurna lanjutan di Gedung Paripurna DPRD setempat, Selasa (4/10).
Masukan itu tentang target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Fokus penyusunan APBD 2023 pada target RPJMD 2018-2023 belum tercapai, termasuk program-program pembangunan SDM," jelas bupati.
Terkait pembangunan SDM, Sukamta menilai akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut melalui pemenuhan _Mandatory Spending_ di sektor pendidikan dan kesehatan.
"Alokasi anggaran dari total belanja daerah, minimal 20 persen pada sektor pendidikan dan 10 persen pada sektor kesehatan. Kedua sektor ini menjadi faktor penentu pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," terang Sukamta.
Selain itu, bupati juga ingin menyelenggarakan pendidikan Paket A/B/C bagi warga Tanah Laut di atas usia 18 tahun agar meningkatkan rata-rata lama sekolah.
"Pemkab juga berrncana memberikan beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Masukan itu tentang target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Fokus penyusunan APBD 2023 pada target RPJMD 2018-2023 belum tercapai, termasuk program-program pembangunan SDM," jelas bupati.
Terkait pembangunan SDM, Sukamta menilai akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut melalui pemenuhan _Mandatory Spending_ di sektor pendidikan dan kesehatan.
"Alokasi anggaran dari total belanja daerah, minimal 20 persen pada sektor pendidikan dan 10 persen pada sektor kesehatan. Kedua sektor ini menjadi faktor penentu pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," terang Sukamta.
Selain itu, bupati juga ingin menyelenggarakan pendidikan Paket A/B/C bagi warga Tanah Laut di atas usia 18 tahun agar meningkatkan rata-rata lama sekolah.
"Pemkab juga berrncana memberikan beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu," tutupnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022